Berita Pengumuman Hasil Kelulusan UN 2011 di JatimSMA/MA yang lulus UN 2011 mencapai 99,75 persen, sedangkan persentase pelajar SMK yang lulus UN 2011 mencapai 99,90 persen

SURABAYA | SURYA Online – Sebanyak 709 pelajar se-Jawa Timur yang terdiri atas 559 pelajar SMA/MA dan 150 pelajar SMK dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2011.

“Jumlah itu hanya 0,25 persen dari 203.466 pelajar SMA/MA se-Jatim, dan hanya 0,10 persen dari 150.277 pelajar SMK se-Jatim,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim M Harun di Surabaya, Sabtu (154/5/2011) petang.

Didampingi koordinator pengawas UN dari PTN se-Jatim Alimufi Arief, ia menjelaskan angka itu berarti ada penurunan siswa SMA/MA/SMK di Jatim yang tidak lulus UN dibandingkan dengan tahun 2010.

“Dalam UN 2010 tercatat 523 siswa SMK yang tidak lulus atau 0,33 persen dari peserta UN, sedangkan siswa SMA/MA yang tidak lulus dalam UN 2010 juga tercatat 0,28 persen dari peserta UN saat itu,” katanya.

Hal itu, katanya, berarti pelajar SMA/MA/SMK peserta UN 2011 yang tidak lulus mengalami penurunan 0,23 persen untuk pelajar SMK dan menurun 0,03 persen untuk pelajar SMA/MA.

Dengan kata lain, katanya, persentase pelajar SMA/MA yang lulus UN 2011 mencapai 99,75 persen (UN 2010 tercatat 99,72 persen), sedangkan persentase pelajar SMK yang lulus UN 2011 mencapai 99,90 persen (UN 2010 tercatat 99,67 persen).

“Peningkatan jumlah pelajar yang lulus itu terjadi berkat kerja sama yang baik dari semua pihak, baik siswa, sekolah, dinas pendidikan, pengawas dari PTN, petugas pengamanan, maupun media massa,” katanya.

Menurut dia, prestasi Jatim secara nasional mencapai peringkat kelima setelah Bali, Sumut, Maluku, dan Kalimantan, namun jumlah peserta UN SMA/MA/SMK se-Jatim merupakan tertinggi se-Indonesia.

“Bali mencapai peringkat tertinggi se-Indonesia, namun peserta UN hanya sedikit, sedangkan peserta UN SMA/MA/SMK se-Jatim mencapai 1,536 juta dengan dua kepulauan yakni Bawean dan Sumenep,” katanya.

Ditanya faktor penyebab ketidaklulusan pelajar SMA/MA/SMK di Jatim, ia mengatakan 0,33 pelajar SMK dan 0,25 pelajar SMA/MA di Jatim yang tidak lulus itu memiliki berbagai faktor.

“Mereka bukan tidak lulus, tapi ada banyak penyebab yang menyebabkan tidak lulus, misalnya sakit, ikut orang tua ke luar kota, ada masalah keluarga, atau ikut kejar paket,” katanya.

[keterangan terakhir ini semakin memperkuat prediksi saya, bahwa di Ponorogo SMA/MA/SMK swasta dan negeri akan meluluskan 100% siswanya, kecuali mereka yang menghadapi hal-hal tersebut di atas]

PP Honorer, PTT, GTT, Terbit Tuntas Juni 2010|Yang Tidak Masuk Database, tapi Bekerja di Bawah Tahun 2005 dan Belum Berusia 46 Tahun, akan Diseleksi Tahun 2011.

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni 2010 mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Minggu (15/5).

Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.

“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni 2010 depan tim sudah bisa turun ke lapangan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober 2010 mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni2010 , DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya. (esy/jpnn)