Tag Archives: PTT

Di Yogyakarta, Setidak-tidaknya, GTT/PTT SLB Tak Lolos Pendataan


Laporan wartawan KOMPAS Mawar Kusuma Wulan
Jumat, 27 Agustus 2010 | 19:43 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pendataan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap oleh Badan Kepegawaian Daerah DI Yogyakarta menumbuhkan kekecewaan. GTT/PTT sempat berharap bisa diangkat statusnya dari pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tahap awal pendataan, mayoritas GTT/PTT kecewa karena tidak lolos pendataan.

Menurut Ketua Forum Komunikasi GTT/PTT Sekolah Luar Biasa (SLB) DIY M Yasin, seluruh GTT/PTT SLB sudah bisa dipastikan tidak bisa mengikuti program pendataan yang diselenggarakan pemerintah pusat melalui BKD DIY itu. “Pemerintah tidak serius memperbaiki jaminan hidup GTT/PTT,” kata Yasin, Jumat (27/8/2010).

Sebanyak 434 GTT/PTT di 67 SLB tidak terjaring pendataan karena tidak memiliki Surat Keterangan atau SK dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Hampir semua GTT/PTT SLB hanya mengantongi SK dari kepala yayasan atau kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepegawaian.

“Hanya 17 GTT/PTT SLB yang sudah memiliki SK dari dinas pendidikan, tetapi SK tersebut tidak bisa digunakan karena baru dikeluarkan pada tahun 2007 dari seharusnya paling lambat 2005. Undang-undang harus direvisi supaya bisa mengakomodasi kondisi konkret di lapangan,” tambah Yasin.

Pendataan untuk pengangkatan karyawan honorer ini dilandaskan pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Terkait pendataan yang belum berpihak pada kesejahteraan GTT/PTT, Forum Komunikasi GTT/PTT SLB berencana ak an menggelar audiensi dengan DPRD DIY pada September mendatang. Selanjutnya, Forum Komunikasi GTT/PTT SLB berniat akan menemui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi demi memperjuangkan jaminan hidup GTT/PTT.

“Forum Komunikasi GTT/PTT SLB menuntut Pemerintah agar syarat pengangkatan karyawan honorer menjadi PNS tidak dipersulit. GTT/PTT berharap pengangkatan PNS juga menyentuh GTT/PTT yang bekerja di lembaga swasta dan hanya mengantongi SK dari yayasan. Lama pengabdian kerja mohon diperhitungkan,” kata Yasin.

8 Komentar

Filed under BERITA, CPNS, GTT, kebijakan pemerintah, pendataan tenaga honorer, PNS, ponorogo, produk hukum, ptt, yayasan

PP Honorer, PTT, GTT, Terbit Tuntas Juni 2010|Yang Tidak Masuk Database, tapi Bekerja di Bawah Tahun 2005 dan Belum Berusia 46 Tahun, akan Diseleksi Tahun 2011.

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni 2010 mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Minggu (15/5).

Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.

“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni 2010 depan tim sudah bisa turun ke lapangan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober 2010 mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni2010 , DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya. (esy/jpnn)

332 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, lowongan cpns 2010, lowongan pekerjaan, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum, Uncategorized, yayasan