Tenaga Honorer Kategori-2 diangkat sekitar 30 hingga 35 persen saja, pengangkatannya melalui tes

NASIONAL – HUMANIORA

Rabu, 09 Januari 2013 , 00:09:00

Hanya 35 Persen Honorer K2 jadi CPNS

JAKARTA–Sebanyak 630 ribuan honorer kategori dua (K2) akan mengikuti tes CPNS yang diperkirakan dimulai awal semester kedua mendatang. Namun dari jumlah tersebut kuota yang disiapkan tidak lebih dari 35 persen. Sehingga separuh lebih honorer K2 hanya bisa gigit jari.

“Untuk pengangkatan tenaga honorer yang sudah masuk K2 hanya akan diangkat sekitar 30 hingga 35 persen saja. Itupun pengangkatannya akan melalui tes,” kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (8/1).

Terbatasnya kuota tersebut, menurut dia, karena banyak yang non kategori. Misalnya, kategori yang dibutuhkan ada guru matematika tapi yang banyak guru bahasa Indonesia, atau yang dibutuhkan penyuluh adanya tenaga administrasi.

Dari 630 ribuan honorer K2, posisi teratas (80 persen) adalah guru, 10 persen tenaga medis, dan sisanya tenaga administrasi. Dari jumlah guru pun, terbanyak yang mengajar bahasa Indonesia sehingga non kategori. “Melihat performance honorer K2, sekitar 70 persen tidak akan lolos,” ujarnya.

Mengenai data listing untuk uji publik K2, lanjut Tumpak, sudah ada pada seluruh Kantor Regional (Kanreg) BKN. Namun listing tersebut belum dibagikan ke unit pengelola kepegawaian daerah (BKD-red) sebelum ada regulasinya.

Ditanya soal nasih honorer K2 yang tidak lolos tes, dia mengatakan, akan diarahkan ke pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP). Hanya saja, tidak semuanya bisa masuk PTTP, tapi khusus untuk honorer yang punya formasi.

Semisal, instansi A kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia, honorer yang mengabdi di instansi tersebut masih bisa bekerja dengan status PTTP. Apabila instansi A tidak membutuhkan lagi, honorernya akan diberhentikan.

“Prinsipnya, tenaga honorer K2 yang direkrut baik CPNS maupun PTTP harus sesuai kebutuhan instansinya. Di samping tersedia jabatan maupun formasi bagi honorer bersangkutan,” tandasnya. (esy/jpnn)

2013, TUNJANGAN GURU NON-PNS AKAN DITANGANI OLEH PUSAT

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengharapkan proses pencairan TPP guru non-PNS langsung dari pusat ke rekening guru. Jumlahnya lumayan besar, mencapai Rp7 triliun.

Dana tunjangan guru ini dulunya disalurkan langsung oleh pusat ke rekening guru, dengan adanya otoda menjadi didekonsentrasikan ke daerah dengan ditransfer ke rekening daerah.

Mekanisme pencairan dana TPP diharapkan akan dikembalikan seperti semula, disalurkan langsung oleh pusat ke rekening guru, kata Nuh menjawab JPNN di Kemdikbud, Kamis (3/1).