Tag Archives: yayasan

Yang Lalu Biarlah Berlalu

Suatu saat saya memasuki ruangan kantor kepala sekolah. Mata saya disuguhi pajangan sederet foto yang rapi menempel didindingnya. Itu adalah foto-foto para kepala sekolah yang masa jabatannya mendahului kepala sekolah yang saya temui ini.

Lalu saya katakan: “Jika Anda ingin membuat sejarah bagi sekolah ini, turunkan foto-foto itu, pajang di ruang guru dan perpustakaan. Gantilah dengan seberapapun banyaknya gambar yang menunjukkan keberhasilan Anda memimpin sekolah ini melampaui prestasi mereka itu …”

Dia menjawab, lho, itu akan sama artinya dengan saya tidak menghormati jasa-jasa mereka, tekanan pada nada bicaranya saya dengar agak keras. Baiklah, mari kita diskusikan apa yang saya maksudkan.

Sebagai kepala sekolah Anda tentu tahu, bahwa di sekolah yang besar, unggul, terkenal, selalu kita temui para professional kelas satu. Tapi ingat, kalau itu Anda sendiri, maka belum tentu semua guru/karyawan Anda juga seprofesional Anda.

Sedangkan kalau yang profesional itu adalah guru/karyawan Anda, maka tak usah khawatir, semua orang pasti juga akan mengatakan bahwa berkat keprofesionalan Andalah mereka menjadi kelas satu.

Para kepala sekolah yang menjabat mendahului Anda itu tentu saja telah mencetak sejarahnya sendiri . Jangan diingkari fakta ini. Maka bagi Anda adalah suatu hal yang bersifat wajib untuk mencetak sejarah yang lainnya lagi dari sekolah ini, sejarah yang Anda sendiri yang membuatnya.

Untuk itu, ketika seseorang memasuki ruang kerja Anda, harus diyakinkan bahwa andil Anda tidak kecil dalam membesarkan sekolah ini. Tentu saja, memamerkan piala atau piagam berjajar-jajar akan kalah menariknya dengan menatap gambar Anda atau siapapun warga sekolah yang sedang mendapatkan penghargaan karena prestasinya.

 

 

1 Komentar

Filed under guru dan calon guru

Menyoal Rasa Keadilan Atasan Kepada Guru Swasta

Tapi akan beranikah guru swasta mempersoalkannya kepada para atasannya ihwal mengapa keterpurukannya bukan bagian dari keterpurukan atasannya juga? Kalau ada, guru swasta ini pasti sudah dapat menduga jawaban apa yang akan diberikan.

Mula-mula para atasan itu akan menampik pendapat, bahwa nasib guru swasta pasti tidak seburuk itu, buktinya mereka yang melamar ingin menjadi guru swasta selalu ada. Demikian pula jika yang dimaksudkan keterpurukan adalah akibat guru swasta menerima penghasilan yang belum memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, sebab ada kucuran dana tunjangan profesi pendidik dan tunjangan fungsional. Bahkan kalau terkait dengan komitmen terhadap pengabdian sebagai pendidik profesional yang mesti dipertahankan dalam kondisi dan situasi apa pun, baik di ruang-ruang kelas maupun di tempat lainnya, maka tak pantas mempersoalkan keterpurukan itu.

Atasan guru swasta paling suka membuat pernyataan, bahwa sebuah pengabdian ikhlas tidak tamak terhadap rejeki yang berusaha keras dikais-kais dari mana pun sumbernya, apalagi di dalam dunia pendidikan, wah, keterlaluan. Inilah yang senantiasa menjadi tema nasihat favorit dijadikan materi pokok dalam pola pembinaan yang akan membuat guru swasta pasti merasa serba salah ketika ada yang berani menyanggah. Dan dengan kondisi guru swasta yang tidak berdaya inilah mengapa para atasan itu mengambil jarak. Artinya, atasan merasa tidak sepenuhnya perlu menjadi bagian dari penderitaan guru swasta.

Di sisi lain, kalau ada atasan yang tidak mempedulikan guru swasta sibuk mencari penghasilan di luar statusnya sebagai pendidik profesional, kebijakannya ini tidak pernah disalahkan. Walaupun aktivitas mencari penghasilan tambahan di luar profesi ini pasti berakibat buruk bagi guru swasta, jika sampai menghilangkan kesempatannya menyempurnakan pelaksanakan tugas-tugas mendidik secara profesional.

Mestinya, prestasi guru swasta yang berupa peningkatan kualitas sebagai pendidik profesional secara ideal harus terkait langsung dengan bertambahnya penghasilan, kenaikan jenjang jabatan, dan kepangkatan. Namun realita di lapangan, peningkatan kualitas dan perkembangan karir tersebut sering tidak relevan. Padahal ada beberapa asumsi yang dapat digunakan oleh para atasan untuk mempertimbangkannya. Asumsi-asumsi itu ialah: makin lama masa kerja yang dimiliki oleh seorang guru swasta, ia harus makin profesional. Sebab, ia yang lebih banyak menjalani pelatihan profesi. Tetapi, jika hal ini tidak menjadi kenyataan, berarti atasan telah menjalankan suatu proses manajemen yang tidak efektif.

Oleh karena itu, tidak adil jika hanya pengabdian satu-satunya komitmen yang harus dipegang teguh oleh guru swasta, meskipun dalam kondisi terpuruk, sedangkan atasan telah merasa menjadi bagian dari situasi itu dengan cukup membekali banyak nasihat ihwal keikhlasan. Tapi guru swasta pasti tahu, bahwa banyak pakar pendidikan yang memegang kuat pendapat tentang korelasi signifikan antara nasib guru swasta yang terabaikan dengan rendahnya kualitas mereka sebagai pendidik profesional.

 

1 Komentar

Filed under guru dan calon guru

Pemerintah menyatakan siap melaksanakan seleksi CPNS 2013 untuk honorer kategori dua (K2). Diperkirakan 630 ribu lebih honorer K2 akan berebut mendapatkan kursi CPNS.

Meski belum mendapatkan jumlah kuota CPNS dari honorer K1, namun menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, kemungkinan besar akan banyak yang teranulir. Ini dilihat dari pengalaman pengangkatan honorer K1 yang awalnya sekitar 520 ribu lebih, menyusut menjadi 49.714 orang (honorer K1 yang clear).

“Pasti berkurang banyak, nanti ketahuan usai tes nanti,” ujarnya yang dihubungi, Minggu (23/12).

Berbeda dengan honorer K1 yang dilakukan verifikasi dan validasi (verval) sebelum uji publik, untuk K2 dilakukan tes sesama honorer terlebih dahulu. Honorer yang lulus tes kemudian diverval. Hasil verval selanjutnya diuji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

“Kenapa kita tes dulu baru verval? Itu karena terbatasnya anggaran. Apalagi data honorer K2-nya sangat banyak. Kalau dipaksakan harus diverval kemudian dites akan memakan anggaran sangat banyak,” tutur Eko.

Mengenai kuota honorer K2, dia menambahkan, pemerintah belum menetapkan jumlahnya. Nanti setelah tahapan proses pengangkatan honorer K2 selesai, baru ditetapkan kuotanya. Itupun tidak serentak diangkat 2013 tapi dibuat bertahap sampai 2014.

“Jumlah formasi honorer K2 nanti ketahuan setelah selesai tahapan seleksinya. Kalau sekarang belum bisa ditentukan. Prinsipnya, berapapun jumlah yang lolos tes, verval, dan uji publik itu yang kita angkat,” terangnya. (Esy/jpnn)

Tinggalkan komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, honorer, honorer kategori I, honorer kategori II, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, lowongan pekerjaan, motivasi, opini, PENDIDIKAN, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum, ptt, SELEKSI HONORER, tenaga honorer, yayasan

Bagaimana Keprofesionalan, Martabat, dan Kesejateraan bagi Guru Swasta

Bagaimana Keprofesionalan, Martabat, dan Kesejateraan bagi Guru Swasta

Oleh Eddy Soejanto*)

Keprofesionalan seorang guru sudah dinyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Dari kalimat ini saja segera dapat disimpulkan bahwa dikotomi guru itu sebenarnya tidak ada. Tapi kenapa saya tetap menyebut sebagai guru swasta? Ini untuk memperjelas status saya di mata para pemangku kepentingan pendidikan, yang tentunya tidak sama dengan status teman-teman guru PNS.

Sebab, diiyakan atau tidak, kenyataan di masyarakat, orang-orang akan memandang martabat seorang guru antara lain dari status kepegawaiannya.  Maka kalau martabat guru bisa terangkat hanya karena statusnya, kenapa mesti heran jika hampir semua guru swasta ingin bersulih statusnya menjadi guru PNS.

Oleh karena itu, martabat guru swasta akan benar-benar dihargai apabila prestasinya melebihi rekan-rekannya yang PNS. Terutama penghargaan-penghargaan dari pemerintah, melalui pemenangan dalam lomba-lomba antar guru. Maaf, tapi berapa gelintir jumlah mereka itu yang diakui sebagai guru bermartabat karena kehebatannya bukan diuntungkan oleh status kepegawaiannya?

Berbicara tentang kesejahteraan, secara garis besar, baik guru PNS maupun guru swasta setidak-tidaknya memiliki hak mendapatkan penghasilan sesuai dengan Standar Nasional berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan maslahat tambahan. Untuk tiga item ini guru PNS mendapatkannya dari pemerintah, sedangkan guru swasta seharusnya dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang menaunginya.

Belum cukup dengan itu, pemerintah dan pemerintah daerah masih diharuskan lagi memberikan penghasilan lain kepada guru, berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, yang dana-dananya dianggarkan dalam APBN atau APBD.

Nukilan bunyi pasal-pasal di atas menunjukkan, betapa bersungguh-sungguhnya bangsa ini dalam mencoba mewujudkan hak-hak guru menjadi sejahtera. Tapi kenyataannya, siapa yang oleh pemerintah didahulukan haknya menjadi sejahtera?

Ihwal kesejahteraan, seyogianya guru swasta tidak perlu mengeluh, tetapi keluarkan semua pendapat yang memberikan solusi atas masalah rendahnya tingkat kesejahteraannya. Dan harapan bagi atasannya guru swasta dapat melaksanakan amanah ini.

Ponorogo, 30 Mei 2012

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan

1 Komentar

Filed under artikel, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, motivasi, opini, PNS, ponorogo

JANJI PEMERINTAH RPP TENAGA HONORER DISAHKAN BULAN DEPAN

Nasib Guru Honorer
RPP Tenaga Honorer Disahkan Bulan Depan
Indra Akuntono | Inggried Dwi Wedhaswary | Selasa, 21 Februari 2012 | 18:55 WIB
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Guru honorer dan tenaga tata usaha dari sekolah di sejumlah daerah berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Mereka mendesak Presiden agar mengesahkan peraturan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengaku telah menyelesaikan kisi-kisi konsep Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Ia memperkirakan RPP tersebut baru akan disahkan paling cepat dua pekan ke depan. Pada Selasa (21/2/2012) sore ini, Kementerian Pan dan RB bersama perwakilan organisasi guru dan guru honorer melakukan pertemuan untuk membahas tuntutan para guru honorer.
Azwar menjelaskan, finalisasi kisi-kisi RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer telah dibahas bersama perwakilan beberapa guru honorer. Selanjutnya, RPP tersebut akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Sekretaris Negara (Sekneg).

“Kita sudah bahas semuanya bersama guru honorer, besok akan kita sampaikan kepada Presiden dan Sekneg akan menggulirkannya kepada kementerian terkait. Kami pikir akan selesai dalam dua atau empat pekan,” kata Azwar, Selasa (21/2/2012), di Gedung Kementerian Pan dan RB, Jakarta.

Menurutnya, setelah RPP itu resmi disahkan, langkah selanjutnya adalah pembenahan basis data tenaga honorer di seluruh Indonesia.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan, meski secara subtansi sudah jelas, ia menilai belum ada kepastian kapan RPP itu akan resmi disahkan. Ia berharap pemerintah tidak terlalu lama mengulur waktu dan segera mengesahkan PP tersebut.

“Subtansi sudah clear, tetapi sampai sekarang belum jelas kapan PP itu akan disahkan. Kami harap Sekneg tidak terlalu lama dan jangan melempar ke mana-mana. Saya tahu Sekneg memiliki cara untuk menyelesaikan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, payung hukum tidak kalah penting dibandingkan dengan menyiapkan teknis pelaksanaan. Ia mengimbau Sekneg dapat menepati janji untuk segera menggelar pertemuan dengan menteri-menteri terkait.

“Khusus untuk PP ini mestinya selesai disahkan tidak lebih dari sebulan,” ujar Sulistyo.

Seperti diberitakan, selama hari ini ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Dalam aksinya mereka mendesak Presiden untuk memenuhi tuntutan tunggal mereka, yaitu segera menandatangani PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

9 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, honorer, honorer kategori I, honorer kategori II, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, pendataan tenaga honorer, PENDIDIKAN, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum, tenaga honorer, yayasan

HARI INI (SELASA, 21 FEBRUARI 2012) FINALISASI RPP HONORER MENJADI PP PENGANGKATAN CPNS

NASIONAL – HUMANIORA

Selasa, 21 Februari 2012 , 04:24:00

Massa aksi tenaga honorer menuntut segera diangkat menjadi CPNS, di depan Istana, Senin (20/2). Foto: Arundono/JPNN
JAKARTA – Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. “Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan,” kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. “Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan,” kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. “Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat,” ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang  untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. “Tidak perlu menunggu sampai April,” ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. “Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang,” kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)

10 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, honorer, honorer kategori I, honorer kategori II, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, lowongan pekerjaan, pendataan tenaga honorer, PENDIDIKAN, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum, ptt, tenaga honorer, yayasan

Permendikbud 59/2011, Tanya Jawab UN 2012, SK BSNP tentang KIsi-Kisi, Presentasi Sosialisasi UN 2012, POS UN SD/MI 2012, Kisi-Kisi SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Terlepas dari sikap pro-kontra penyelenggaraan Ujian Nasional, Masedlolur menyajikan di sini Permendikbud 59/2011 dan lain-lannya yang menurut Masedlolur sudah sangat mencukupi untuk dipedomani sebagai penyelenggara/pelaksana Ujian Nasional 2012 yang akan datang.

Untuk itu silahkan diunduh satu persatu sesuai kebutuhan Anda, di bawah ini :

Terimakasih

18 Komentar

Filed under BERITA, catatanku, Domnis, Domnis UAS, download, hasil kelulusan, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, KISI-KISI UN SD/MI 2012, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, PENDIDIKAN, ponorogo, POS UN 2012, produk hukum, UAS, Ujian Akhir Sekolah, ujian nasional, Ujian Sekolah