Tag Archives: lpmp

Guru dan Calon Guru vs Proklamasi Kemerdekaan Guru

Perlukah dilakukan proklamasi kemerdekaan guru? Apapun itu, tidak dibutuhkan. Kepala sekolah/madrasah tidak perlu mencemaskannya. Guru-guru tidak akan pernah menuntut kemerdekaan dari penjajahan atasannya. Ini kalau segala jenis tekanan, arogansi, dan kekuasaan atasan diartikan sebagai mengikat kebebasan. Sebab, guru-guru membutuhkan pekerjaan mendidik siswa itu atau ia akan mengalami kolaps.
Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Pengumuman Guru-Guru Yang Lulus Sertifikasi Tetapi Tunjangan Ditunda Karena Beban Mengajar Kurang Dari 24 jam/minggu

Meskipun sudah dinyatakan lulus sertifikasi, tetapi berhati-hatilah dengan kewajiban memenuhi beban mengajar Anda yang diwajibkan 24 jam/minggu.

Ini daftar mereka yang terkena musibah itu, karena kurang cermatnya pimpinan mereka, bukan? Klik di sini, Jawa Timur. Untuk Indonesia, di sini.

4 Komentar

Filed under calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, um malang

Guru dan Calon Guru vs PSG 15 Malang Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio Kuota 2009

Inilah hasil penilaian portofolio yang Anda tunggu-tunggu. Hasil L = Lulus, D = Diskualifikasi, MP = Memenuhi Persyaratan (L), dan yang peserta diklat masuk kategori MPLPG = Mengikuti PLPG.

Kabupaten Ponorogo, klik di sini Untuk Jawa Timur, di sini.

Masedlolur: Selamat bagi Anda yang berhasil, dan tetap semangat dan berjuang bagi yang PLPG

2 Komentar

Filed under GURU, guru dan calon guru, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Produk Hukum Ihwal Guru Dan Yang Terkait Dengannya

Kalau mau profesional, salah satu kiatnya guru mesti memahami atau paling tidak mesti tahu sekian banyak produk hukum yang berlaku di dunia pendidikan. Sebenarnya sejauh mana kemanfaatan semua itu bagi guru? Bukankah yang terpenting adalah bagaimana guru melakukan implementasi?

Menghadapi sekian banyak produk hukum seperti daftar di bawah ini, tidak mungkin dalam waktu singkat guru mampu memahami dan mengimplementasikan. Maksud Masedlolur, kalau atasan guru mengatakan bawahannya tidak kompeten dengan aturan, maka tak usah merasa rendah. Atasan guru juga belum tentu tahu produk hukum di bawah ini, apalagi mampu melaksanakan. Bukankah begitu?

1. Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah nomor 74/2008 tentang Guru
6. Peraturan Pemerintah nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Permendiknas 22/2006 ttg SI
8. Permendiknas 23/2006 ttg SKL
9. Permendiknas 24/2006 ttg Pelaksanaan SI-SKL
10. Permendiknas 06/2007 ttg Perubahan Permendiknas 24/2006
11. Permendiknas 12/2007 ttg Pengawas Sekolah/Madrasah
12. permendiknas 13/2007 ttg Kepala Sekolah/Madrasah
13. Permendiknas 16/2007 ttg Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
14. Permendiknas 19/2007 ttg Pengelolaan
15. Permendiknas 20/2007 ttg Penilaian
16. Permendiknas 24/2007 ttg Sarana dan Prasarana
17. Permendiknas 36/2007 ttg Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi guru
18. Permendiknas 41/2007 ttg Proses
19. Permendiknas 47/2007 ttg Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Dan Angka Kreditnya
20. Permendiknas 49/2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
21. Permendiknas 50/2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
22. Permendiknas 24/2008 ttg Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
23. Permendiknas 25/2008 ttg Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
24. Permendiknas 26/2008 ttg Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
25. Permendiknas 27/2008 ttg Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor
26. Permendiknas 39/2008 ttg Pembinaan Kesiswaan
27. Permendiknas 8/2009 ttg Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
28. Permendiknas 10/2009 ttg Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Oleh karena itu, Masedlolur menyarankan guru mengoleksi produk hukum tersebut, agar dapat dipelajari bersama-sama. Terimakasih.

6 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, download, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, kebijakan pemerintah, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Memahami Penetapan Pilihan Bidang Studi Sertifikasi Guru Kuota 2009| Dibedah Dari Buku-1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2009| Disajikan Untuk Calon Peserta Sertifikasi Guru 2009 Yang Enggan Download Buku-Buku Pedoman Dan Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru 2009

Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, karena pemberian tunjangan profesi didasarkan pada kesesuaian bidang studi pada sertifikat pendidik dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah.

Guru yang profesional adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi pada latar belakang pendidikan sehingga bidang studi yang akan disertifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan mata pelajaran yang diampunya. Pada kenyataannya, karena beberapa alasan, guru dalam jabatan ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Guru dalam jabatan yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch), keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

Contoh 1:
“P” adalah guru Matematika tamatan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia dan mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi guru bidang studi Matematika.

Contoh 2:
“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijasah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikuti adalah Administrasti Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD.

Contoh 3:
“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri yang sampai saat mengikuti sertifikasi guru mengajar matapelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

Contoh 4:
“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelas SD melalui Departemen Pendidikan Nasional.

4 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, download, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, kebijakan pemerintah, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, pemilu 2009, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, um malang, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Memahami Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Kuota 2009| Dibedah Dari Buku-1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2009| Disajikan Untuk Calon Peserta Sertifikasi Guru 2009 Yang Enggan Download Buku-Buku Pedoman Dan Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru 2009

Penetapan guru peserta sertifikasi guru tahun 2009 didasarkan pada kriteria dengan urutan prioritas: 1) masa kerja sebagai guru, 2) usia, 3) pangkat dan golongan, 4) beban kerja, 5) tugas tambahan, 6) prestasi kerja.

Penjelasan urutan prioritas penetapan peserta sebagai berikut.
Baca lebih lanjut

6 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, download, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, kebijakan pemerintah, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Download Buku-Buku Pedoman Sertifikasi Guru 2009

Menyusul diterbitkan Permendiknas 10/2009 tentang Sertifikasi Guru, kini Masedlolur mempersilahkan Anda untuk mengunduh buku-buku pedoman dan petunjuk teknisnya.

Klik sesuai kebutuhan Anda.

1. Buku-1 Pedoman Penetapan Peserta
2. Buku-2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
3. Buku-3 Pedoman Penyusunan Portofolio
4. Buku-4 Petunjuk Teknis Sertifikasi Guru Untuk Guru
5. Buku-5 Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG

Dengan diterbitkannya buku-buku tahun 2009 tersebut, maka buku-buku tahun 2008 tidak dapat digunakan sebagai pedoman atau petunjuk teknis lagi.

Oleh karena itu, Masedlolur mengharapkan Anda segera mengunduh mereka dan mempelajari hingga paham benar, tak usah menunggu-nunggu sosialisasi segala. Terimakasih.

10 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, download, geguritan, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, kebijakan pemerintah, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, um malang, yayasan