Tag Archives: leadership kasek

Penilaian Kinerja Apalagi

Pelibatan seorang bawahan dalam pelaksanaan program, baik secara perorangan maupun masuk ke dalam suatu kelompok atau tim, tentu harus disesuaikan antara kompetensinya dengan kemampuan dan kepentingannya dalam program. Tapi yang tak kalah penting adalah menjaga agar tetap ada rasa terwakili dari berbagai tingkatan dalam proses penyusunan tim serta rasa memiliki terhadap hasil kinerja.

Dan terhadap hasil kinerja itu, cara mengevaluasi dengan menanyakan siapakah mereka yang telah menyelesaikan pekerjaan bisa berdampak lebih baik, ketimbang tim ini siapa bos-nya?

Sebab, bawahan bisa memberikan pujian terhadap seorang bos merupakan hal biasa. Baik itu disertai dengan perasaan jujur tulus ikhlas ataupun berpura-pura. Tapi tentu tidak demikian mudah bagi bos memuji-muji bawahan sekenanya, karena akan berdampak bagi bawahan lain yang tidak mendapatkan pujian. Ujung-ujungnya bos dinilai tidak berkeadilan.

 

 

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, calon guru, catatanku, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, leadership kasek, opini, PENDIDIKAN, PNS, ponorogo, produk hukum, renungan, Uncategorized

Gaji Guru Lebih Besar dari Perdana Menteri

Rabu, 14 Juli 2010 07:43 WIB | Mancanegara | Unik | Dibaca 1819 kali

Gaji Guru Lebih Besar dari Perdana Menteri

Jakarta (ANTARA News) – Seorang kepala sekolah SD di Inggris, Mark Elms, memperoleh gaji tahunan 276.523 pound (sekitar Rp 3,79 miliar) atau lebih besar dari Perdana Menteri David Cameron yang 142.500 pound (sekitar Rp1,95 miliar).

Seperti diberitakan Mailonline, Elms yang mengepalai suatu SD di tengah kota dengan 335 siswa, adalah satu dari 100 guru yang bergaji di atas 150 ribu pound (sekitar Rp1.95 miliar).

Gaji mereka mengejutkan karena rata-rata gaji kepala sekolah di Inggris adalah 55 ribu pound (sekitar Rp750 juta)

Serikat guru menuding gaji besar itu sebagai “tamparan” bagi guru dan asisten yang bergaji tak besar.

Serikat guru di Inggris mengidentifikasi 11 kepala sekolah di London yang bergaji lebih dari 150 ribu pound dan sebagian di antaranya masih menikmati kenaikan gaji meski negara itu sedang resesi.

Terungkapnya gaji besar itu hanya berselisih beberapa hari setelah Menteri Pendidikan Michael Gove meminta agar kepala sekolah tidak bergaji lebih dari Perdana Menteri.

Gaji lebih dari 150 ribu pound biasanya diberikan kepada kepala sekolah menengah yang muridnya banyak dan ada di wilayah dengan biaya hidup tinggi serta siswa yang kurang bisa berbahasa Inggris.

Para pejabat yang memberi Elms gaji luar biasa itu sedang diselidiki dan diberi teguran oleh pemerintah setempat.

Elms adalah kepala sekolah Tidemill Primary School di Lewisham, South-East London.

Komponen gajinya terdiri dari gaji pokok sekitar 82 ribu pound, 10 ribu pound untuk jam lembur, dan 9300 pound untuk untuk pekerjaan yang dilakukan pada tahun ajaran di 2008/09.

Dia juga menerima pembayaran sebesar hampir 103 ribu pound dari program pemerintah “City Challenge”, yang sasarannya adalah mengejar pengentasan di wilayah tertinggal.

Gaji Elms tahun 2009/10 diperkirakan melebihi semua kepala sekolah negeri maupun swasta bahkan kepala sekolah terkenal Eton College yang bergaji 199 ribu pound termasuk tunjangan dan dana pensiun. (A038/BRT)

COPYRIGHT © 2010

15 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, hari guru, honorer, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, leadership kasek, motivasi, opini, PENDIDIKAN, PNS, ponorogo, produk hukum, ptt, tenaga honorer

Tak Sekedar Janji Terbukti DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

Wuah… DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 3.335 dari total 3.507 guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara itu, sebanyak 172 guru tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat. Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS.

“Sudah tiga tahun ini kami terus memproses secara administrasi guru PTT menjadi CPNS. SK (Surat Keputusan) pengangkatan mereka sebagai CPNS telah keluar,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Selain penerbitan SK Gubernur, Disdik juga mengeluarkan SK penempatan mengajar mereka di sekolah-sekolah negeri milik Pemprov DKI mulai tingkat SD hingga SMA.

“Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya guru yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS,” kata Taufik.

Taufik menambahkan, selama proses administrasi para guru tersebut tetap mengajar di sekolah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 172 guru PTT tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena usia mereka melebihi persyaratan usia pengangkatan guru PTT menjadi PNS, yakni sekitar 46 tahun. “Saya minta maaf, karena sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat menjadi CPNS,” kata Taufik.

Namun meskipun tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dari Pemprov DKI, para guru tersebut tetap mendapatkan tunjangan peningkatan penghasilan (TPP) kesra setiap bulan. Taufik menyebut, pihaknya meminta tambahan tenaga pengajar atau guru di sekolah negeri karena jumlahnya yang masih kurang ditambah ada sejumlah sekolah baru yang sedang dibangun Dinas Pendidikan.

Selain itu, dari 2010 hingga 2015 banyak guru senior yang memasuki masa pensiun dan jika tidak segera diganti maka akan ada kekurangan guru sehingga dikhawatirkan menurunkan  kualitas pendidikan.

Masedlolur : demikian DKI, lalu bagaimana provinsi yang lain???

6 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, Domnis, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, lowongan pekerjaan, motivasi, opini, PAIKEM, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, yayasan

Domnis Ujian Sekolah 2010 Download| Permendiknas 4/2010

Domnis ini masih draft, tetapi kasek/wakasek kurikulum tentu dapat menggunakannya.

Terimakasih.

Download di sini

Permendiknas 4/2010 tentang Ujian Sekolah/Madrasah di sini

1 Komentar

Filed under BERITA, catatanku, Domnis, Domnis UAS, download, GURU, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, UAS, Ujian Akhir Sekolah, ujian nasional, Ujian Sekolah

Guru dan Calon Guru vs Kewajibanmu Kepada Guru Swasta

Kewajibanmu Kepada Guru Swasta

Oleh : Eddy Soejanto*)

Salah satu penjelasan UU 20/2003 Sisdiknas berbunyi:”Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum”.

Ini akan menjadi kenyataan, jika terus-menerus diperjuangkan oleh mereka yang merasa menjadi penyelenggara pendidikan oleh masyarakat atau sebut saja yayasan supaya mudah. Yaitu, yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Oleh karena itu,  sekolah-sekolah yang mereka dirikan otomatis berstatus swasta, termasuk  pendidik dan tenaga kependidikan pun mayoritas guru swasta dan pegawai swasta, bukan PNS.

Sejauh ini, jika ditakar hasilnya belum begitu besar kapasitas yayasan menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah ihwal kewajibannya terhadap guru swasta. Tanggapan  positif tentu boleh berpihak kepada pemenuhan hak dan kewajiban yayasan, yang seyogianya dikaji sedalam-dalamnya dari UU 20/2003 Sisdiknas dan UU 14/2005 Guru dan Dosen.

Sebab, minimal dapat ditemukan tiga pelanggaran atas kewajiban yang diamanatkan oleh kedua UU tersebut. Pertama, pada Pasal 24 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pada jalur pendidikan formal PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kewajiban pertama ini dilanggar, dengan alasan klasik, karena keuangan yayasan belum memungkinkan guna membayar gaji dan tunjangan bagi penambahan tenaga pendidik dengan status guru tetap.

Kedua, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru (Pasal 34 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen), sedang dalam Pasal 44 ayat (2) UU 20/2003 Sisdiknas berbunyi:”Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya”

Bagi yayasan yang sudah menjadi besar dan banyak mendirikan sekolah favorit pun kewajiban ini belum banyak diwujudkan. Guru tetap yang sudah puluhan tahun mengabdi dan berupaya mengejar kualifikasi akademik setingkat S2, atau S3 dalam upaya melejitkan kompetensinya, oleh pihak yayasan sering dianggap di luar batas tanggungjawabnya, sehingga mereka melenggang bebas dari kewajiban mendanai atau menyantuninya.

Ketiga, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas (Pasal 39 ayat 1 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen), meliputi  perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 39 ayat 2 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen).

Biasanya yang dilakukan oleh yayasan baru sebatas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Itupun hanya berupa asuransi kecelakaan berjangka-waktu setahun. Yang  sebenarnya cuma bonus dari perusahaan asuransi berkat usaha pihak sekolah mengasuransikan seluruh siswanya. Tapi, perlindungan profesi malah terabaikan. Tidak adanya perlindungan terhadap ancaman PHK, menyebabkan banyak guru tidak tetap ditendang ke luar sekolah. Belum lagi kasus-kasus pemberian imbalan yang tidak wajar, namun takut diungkapkan oleh yang bersangkutan.

Pihak guru swasta yang terpukul oleh perlakuan tidak adil ini hanya mampu pasrah, karena memang mereka berada di pihak yang lemah, tidak memiliki acuan bertindak yang menurut hukum sah, secara tertulis sesuai surat perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan pihak yayasan. Diperparah lagi oleh ketiadaan suatu lembaga advokasi dan bantuan hukum bagi profesi guru swasta, yang diharapkan dapat melakukan pendampingan ketika mereka tengah menghadapi kasus-kasus semacam PHK itu.

Sebenarnya ada sanksi terhadap penyelenggara pendidikan oleh masyarakat atas pelanggaran terhadap ketiga macam kewajiban di atas. Namun, hanya berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan (Pasal 79 ayat 2 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen). Dan itupun tidak diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi, meskipun kewajiban yayasan tidak ditunaikan, untuk sementara waktu (!) guru swasta tak bisa berbuat apa-apa, dan yayasan pun boleh bertindak sebagaimana biasanya. Wallahu A’lam.

*)Eddy Soejanto, pemerhati pendidikan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

PGRI, Kepada Guru Swasta Kaubagikan Apa

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) semakin berbinar-binar? Seharusnya demikian. Sebab, pada ulang tahun ke-64 tanggal 25 Nopember 2009, PGRI mestinya  telah jauh memasuki alam perubahan paradigmanya sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tertanggal 12 Juli 2003, untuk menjadi organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.

Dan ketika jatidiri PGRI itu berubah, maka ia dituntut menjadi bersifat unitaristik, independen, serta tidak berpolitik praktis. Unitaristik, maksudnya PGRI terhadap angotanya tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, laki-laki/perempuan, agama, dan asal-usul. Independen berarti memiliki sikap yang berlandasakan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak.

Jadi, dengan mencermati benar-benar pernyataan yang demikian itu, jika guru swasta harus berbagi PGRI dengan guru PNS, lalu guru swasta masih mengharapkan dapat apa? Sebuah pertanyaan kepada PGRI yang seharusnya tak perlu dikemukakan di era keberagaman sekarang, namun tak bisa dihindarkan.

Sebab, kita masih bisa melihat potret sejarah, diakui atau tidak, betapa limbungnya kiprah PGRI  ketika dihadapkan pada penanganan secara tegas saat menghadapi berbagai persoalan pendidikan. Misalnya, dalam memperjuangkan tunjangan makan minum untuk guru PNS, ternyata mereka setengah hati. Terbukti, meskipun sampai saat ini belum terwujud, toh PGRI tetap mendiamkannya.

Apalagi persoalan-persoalan yang terkait langsung dengan nasib guru swasta. Sehingga, guru swasta tidak gampang melupakan bagaimana sepinya tanggapan PGRI terhadap kontroversi ketika PP 48/2005 dilahirkan, atau masalah-masalah terkait permohonan dana bantuan peningkatan kinerja bagi guru swasta dari dana APBD atau APBN.

Justru bagi guru swasta masih terngiang-ngiang di telinga, mendengar teriakan keras dari beberapa organisasi profesi guru di luar PGRI. Mereka lebih sering memperdengarkan pernyataan-pernyataan yang sangat lugas ihwal dunia pendidikan. Mereka nampak lebih gigih berupaya meluruskan kebijakan pemerintah, yang dinilai sekedar mengejar kehendaknya secara sepihak, sambil terus berupaya mencari berbagai justifikasi.

Maka tak heran apabila bukan PGRI yang mencetuskan pertamakali program satu guru satu laptop, program guru mendapatkan biaya gratis berlangganan internet selama satu tahun, dan lain-lain.

Jadi, inikah yang dimaksudkan, bila guru swasta berbagi PGRI dengan guru PNS, maka mereka mau dapat apa? terserah jawaban Anda.

Namun, ke depan harus semakin ditingkatkan semangat perubahan bagi PGRI agar segera bisa menjadi sebuah organisasi profesi guru tanpa mendikotomi status guru. Dengan demikian, beberapa masalah yang melemahkan kinerja organisasi, terutama yang bersarang dalam tubuh kepengurusan, masih berpeluang besar untuk dapat diperbaiki.

Harapannya nanti akan menyebabkan misi perjuangan PGRI benar-benar seimbang. Artinya, keberhasilan program-program PGRI dapat diakses dan dinikmati hasilnya baik oleh guru PNS maupun swasta.

Apabila hal tersebut masih dianggap sekedar sebuah ungkapan cita-cita PGRI, maka para jajaran pimpinan harus lebih visioner lagi, sehingga mampu  menggerakkan misinya demi mewujudkan cita-cita ini. untuk itu, PGRI selamat ulang tahun.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

2 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI

Guru dan Calon Guru vs Ganti Atasannya Kalau Bawahan Gagal

Ganti Atasannya Kalau Bawahan Gagal

Oleh : Eddy Soejanto

Kualitas pendidikan nasional kita masih terpuruk? Kalau jawabannya iya, maka ini artinya para pihak yang terkait sulit beranjak dari pendapat, bahwa penyebab kegagalan peningkatan mutu adalah para guru yang melaksanakan proses pembelajaran di ruang-ruang kelas. Nyaris tidak pernah diakui sebagai akibat kegagalan para kepala sekolah/madrasah.

Padahal mereka memiliki tanggungjawab membimbing, mengarahkan, dan memimpin para guru untuk bertindak, berpendapat, atau mencapai tujuan. Tidak pernah ditarik kesimpulan tegas atau diungkapkan secara luas, bahwa kegagalan para bawahan adalah akibat dari kesalahan manajemen atasan.

Guru-guru efektif mesti dihasilkan dari kepemimpinan efektif dari seorang kepala sekolah/madrasah. Dan sekolah/madrasah menjadi efektif ketika memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan school based management. Esensi manajemen bercirikan  kemandirian dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu harus berlaku sampai kapanpun bagi sekolah/madrasah itu, walau sekarang menyandang status apapun. Entah SSN, entah RSBI.

Seorang pelatih sebuah tim diangkat dengan tujuan memenangkan kejuaraan. Kalau timnya kalah, maka bukan tim itu dibubarkan dan para pemainnya diberhentikan, tetapi pelatihnya yang dipecat. Belajar dari fenomena ini, maka ketika kegagalan menimpa dunia pendidikan, justru atasan para gurulah yang harus dipertimbangkan kembali kedudukannya. Bukan malah nasib para guru yang dipermainkan dengan ancaman memberhentikan tunjangan profesi dan semacamnya.

 

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, yayasan