Category Archives: leadership kasek

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

Oleh: Eddy Soejanto*)

Hari demi hari ke depan ini, bagi para guru kelas terakhir bagaikan mempersiapkan babak final sebuah pertandingan antara para siswa dengan musuh tangguh senilai rata-rata 5,50 yang dapat menyebabkan mereka lulus atau gagal menempuh UN.

Fenomena itu memang bisa membuat gentar jiwa guru-guru, mengingat akuntabilitas mereka dipertaruhkan dalam mengalahkan nilai rata-rata 5,50. Sebab, hasilnya akan dikaji dan kalau dinyatakan gagal akan segera diadili oleh masyarakat pemangku kepentingan pendidikan.

Apabila diasumsikan besarnya jumlah pendaftar siswa baru signifikan dengan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, maka kegagalan siswa lulus UN di suatu sekolah akan menyebabkan berkurangnya jumlah pendaftar siswa baru. Namun, apakah demikian itu cara yang tepat mengukur akuntabilitas guru pngampu mata pelajaran ujian nasional di kelas terakhir?

Harus diingat, bahwa mutu keluaran pendidikan suatu sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik, harus merupakan hasil kinerja kolektif warga sekolah, bukan hasil dari aksi-aksi  individual guru matapelajaran UN di kelas terakhir.

Karena itu, selama budaya kerja sama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, sudah merupakan kebiasaan hidup sehari-hari bagi warga sekolah, maka tidak ada yang perlu dicemaskan ihwal keberhasilan atau kegagalannya.

Tetapi bila hal-hal tersebut tidak dapat berlangsung, tentu saja beban berat harus disandang sendiri oleh guru mata pelajaran UN, jika ada kegagalan. Sebaliknya, kebanggaan pasti akan membesar di kepala, jika keberhasilan yang didapat. Semuanya benar-benar menjadi tanggung-jawab guru seorang diri. Sayangnya, bukan yang begini yang diinginkan!

Di sisi lain, keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah di bidang akademik, wajar bila secara transparan diaktualisasikan sebagai akuntabilitas sekolah kepada para pemangku kepentingan. Informasinya akan lebih banyak disorot oleh masyarakat ketika mereka meneropong pengumuman hasil lulusan. Tentunya yang benar-benar diharapkan adalah hasil kelulusan seratus persen. Baru setelah itu, syahwat keingin-tahuan mereka disalurkan guna mengakses nilai hasil  ujian nasional (HUN) yang diperoleh para lulusan.

Berbeda dengan para siswa SMP/MTs, HUN tidak begitu menentukan nasib para siswa lulusan   SMA/MA atau SMK. Yang teramat penting bagi mereka adalah status kelulusannya, bukan besarnya HUN yang diperoleh. Terutama bagi lulusan SMA/MA atau SMK yang ingin kuliah di perguruan tinggi.

Kenyataannya memang hampir semua perguruan tinggi (PT) tidak menyeleksi calon mahasiswa baru berdasarkan HUN tersebut. Bagi para guru, perlakuan PT terhadap HUN ini dirasakan sangat menyakitkan. Karena bagaimana pun upaya keras para guru membimbing para siswanya agar tangkas melompati ketinggian nilai rata-rata minimal 5,50 sebagai persyaratan untuk lulus, sama sekali tidak mendapatkan penghargaan yang memadai dari kalangan PT.

Menurut Jahja Umar, Ph.D (Alternatif Kebijakan Ujian Akhir Persekolahan, dalam Jurnal Gentengkali, volume 3, tahun 2001, hal. 22) penyelenggaraan UN sudah memenuhi fungsi utamanya, meliputi: quality control, motivator, public accountability,  selection, screening, streaming, diagnostic tool, feed-back to the system.

Dari hasil analisis statistik yang diperoleh, tentunya pemerintah telah menjadikannya sebagai sarana mengevaluasi sistem maupun kebijakan yang telah diambil, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan UN.

Berangkat dari pendapat tersebut, penolakan PT terhadap HUN SMA/MA atau SMK sebagai syarat menjadi mahasiswa baru, perlu dipertanyakan. Karena orangtua siswa sebagai pemangku kepentingan pendidikan punya hak diberitahu alasannya. Apakah penolakan tersebut disebabkan pihak PT menilai bahwa HUN dinyatakan tidak valid dan tidak reliabel? Jika jawabnya ya, lalu untuk apa diselenggarakan UN?

Sampai saat ini, ruang publik yang bisa dimanfaatkan barulah berisi informasi hasil-hasil HUN di tiap-tiap sekolah. Sedangkan hasil analisis instrumen tes-nya sendiri hanya dipublikasikan terbatas di kalangan birokrasi pendidikan, sembari mengesampingkan para praktisi dan pemerhati untuk mendapatkan informasi yang seimbang.

Ampun pemerintah, kapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan  kewenangannya yang begitu luas, dapat membuat HUN SMA/MA atau SMK tidak hanya difungsikan sebagai syarat kelulusan.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, PAIKEM, pedoman sertifikasi guru, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, ujian nasional, yayasan

Kecelakaan-kecelakaan di Lintasan Sejarah Guru Swasta (Kecelakaan Pertama)

Guru swasta, guru non-PNS di sekolah swasta, tidak pernah membayangkan masa kini yang sulit, apalagi itu disebabkan oleh perlakuan secara diskriminatif, atau di-PHK secara sepihak.

Mereka senantiasa berusaha keras, karena mendambakan masa depan yang relatif jelas dan menjanjikan kehidupan yang sepadan dengan pengabdiannya. Paradigma ini, menurut siapa pun, tidak ada yang akan menyalahkannya.

Namun, terjadilah kecelakaan sejarah itu. Fatal lagi! Baru setapak langkah guru swasta memperjuangkan penghapusan dikotomi dan diskriminasi, sekonyong-konyong diledakkan dan dibuyarkanlah impian mereka, dengan terbitnya PP 48/2005.

Terlepas dari bagaimana rumitnya kehadiran PP 48/2005 itu, tetap saja ini menjadi  sebuah pembuktian dari olah ketrampilan intervensi para guru non PNS di sekolah negeri menaklukkan para petinggi pemerintah. Mereka lakukan itu tanpa menyuarakan ancaman mogok mengajar atau berunjukrasa besar-besaran, tetapi mampu mengubah kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang rekrutmen CPNS yang sudah bertahun-tahun menjadi acuan (PP 11/2002), ternyata dapat dipecundangi hanya oleh sebuah PP, yaitu PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Sangat disayangkan, pada saat itu berlangsung, sebagian besar guru swasta bersikap kurang peduli, karena gelapnya informasi yang mereka peroleh. Seakan jaman kegelapan menyelimuti mereka, meskipun di luar telah berhembus santer angin perubahan dalam dunia pendidikan.

Inilah yang membelenggu mereka, membutakan visi dan kemampuan mereka untuk melihat ke depan. Mereka tertinggal, karena terlambat mengantisipasi perubahan yang tengah terjadi.

Kalau ini disebut sebuah kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seratus persen ditimpakan kepada para guru swasta. Sedikit-banyak andil kesalahan itu ada juga di pundak  kepala sekolah atau pengurus yayasan.

Andai saja mereka memberdayakan guru swasta, sama dengan yang dilakukan oleh para widyaiswara LPMP kepada para guru bantu, bisa jadi PP 48/2005 tidak akan pernah diterbitkan dengan substansi yang menurut guru swasta sangat diskriminatif. Inilah kecelakaan pertama.

Ampun pemerintah, luka akibat kecelakaan pertama ini, sungguh sulit disembuhkan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

Biar Sampai Luber Jangan Persukar Bila Guru Menimba Ilmu

Sebut saja, apakah itu seminar, lokakarya, diklat, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar sekolah, maka kepesertaan guru-guru menjadi sebuah keniscayaan. Jangankan gratis, berbayar pun mereka kadang setengah berlomba mencari peluang lebih dulu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Meskipun motivasi mereka berlainan, semuanya tentu dimaksudkan untuk mendukung tercapainya impian mereka. Mungkin masih banyak yang hanya menginginkan lengkapnya koleksi sertifikat dalam sejumlah dokumen portofolio, atau demi alasan yang lain.

Tetapi bagi mereka yang sadar, hal tersebut bukanlah sesuatu yang paling penting. Sebab, pengetahuan yang diperoleh dengan cara demikian itu, seberapa pun banyaknya, baru akan tampak manfaatnya setelah mereka implementasikan di depan siswa dalam ruang-ruang kelas. Tidak cukup hanya dengan mempertontonkan koleksi sertifikat mereka agar dinilai oleh para asesor.

Sayang, masih saja terjadi ketimpangan dalam hal meraih peluang kepesertaan dalam seminar, lokakarya, diklat, dan sejenisnya tersebut. Di tiap sekolah selalu ada guru yang tidak memperoleh kesempatan, karena mereka dilarang meninggalkan jam-jam mengajar. Di sisi lain, rekan-rekan sejawat mereka ada yang dibiarkan gemar mengikuti seminar, atau diizinkan menghabiskan waktu sampai ratusan jam bermukim dalam satu diklat ke diklat lainnya.

Fenomena itu menyebabkan beberapa guru menjadi sangat menonjol kemampuan dan pengetahuannya, walau belum pasti karena mereka lebih pandai, tapi lebih dikarenakan  mereka mendapatkan kesempatan duluan menimba ilmu. Namun jeleknya, atasan seringkali meremehkan mereka yang tertinggal, yang pengetahuan dan kemampuannya diperoleh lebih kemudian itu, dan dengan enteng mereka diasumsikan lebih bodoh.

Bahkan yang paling menjengkelkan lagi adalah apabila guru-guru yang sedang berada dalam posisi tertinggal tersebut disupervisi oleh para pengawas pendidikan. Guru-guru diminta selalu melakukan implementasi pengetahuan dan kemampuannya dengan benar, sedangkan mereka enak-enak menguasai teorinya dan berani mencela setiap kekurangan guru-guru itu dalam memraktikkan.

Ampun pemerintah, jika demikian ini kejadiannya, bukankah ini hanya masalah posisi, bukan isi otak?

2 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

POS UN 2010, POS UJIAN NASIONAL 2010, POS UNAS 2010 aseli dari BSNP

Teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, pada tanggal 14 Desember 2010 BSNP ternyata baru menerbitkan POS UN 2010, POS UJIAN NASIONAL 2010, POS UNAS 2010.

Silahkan donlot, di sini. Terimakasih.

8 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, download, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, ujian nasional, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Sesuaikan Penghasilan Guru dengan Apa

Sesuaikan Penghasilan Guru dengan Apa

Oleh : Eddy Soejanto*)

Untuk melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (UU nomor 14/2005 Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf a).

Artinya, penghasilan yang diterimakan kepada guru haruslah sejumlah penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, atau berupa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Ekspektasi yang digenggam para guru berdasarkan pasal tersebut memang sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) huruf a dalam UU nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum. Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Lebih jauh dalam UU Guru dan Dosen diatur mengenai kebutuhan hidup minimum seorang guru, yang disesuaikan dengan Pasal 15 ayat (3), dan diikuti Pasal 17 ayat (2), serta Pasal 19.

Secara garis besar, baik guru PNS maupun guru swasta setidak-tidaknya memiliki hak mendapatkan penghasilan sesuai dengan Standar Nasional berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan maslahat tambahan. Untuk tiga item ini guru PNS mendapatkannya dari pemerintah, sedangkan guru swasta dari lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang menaunginya.

Belum cukup dengan itu, pemerintah dan pemerintah daerah masih diharuskan lagi memberikan penghasilan lain kepada guru, berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, yang dana-dananya dianggarkan dalam APBN atau APBD.

Nukilan bunyi pasal-pasal di atas menunjukkan, betapa bersungguh-sungguhnya bangsa ini dalam mencoba mewujudkan hak-hak guru menjadi sejahtera.

Dan lagi, jika berdasarkan peraturan perundang-undangan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, maka dikotomi guru itu sebenarnya tidak ada.

Oleh karena itu, dukungan dan dorongan kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen, sehingga apapun yang menjadi dasar untuk menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan segala peraturan perundang-undangan yang menyentuh hajat hidup para guru, terkait penghasilan mereka demi kesejahteraannya, jangan pisahkan antara guru PNS dan guru swasta.

*)Eddy Soejanto pemerhati pendidikan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

Guru dan Calon Guruvs Guru Swasta Bernasib Baik di 2010| Pemprov Jatim Beri Bantuan RP 300 ribu per bulan kepada Guru Swasta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan memberikan bantuan dana kepada guru swasta sebesar Rp300.000,00 per bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Drs. Soewanto, MSi, di Surabaya, Jumat, mengatakan bahwa program bantuan tersebut merupakan salah satu dari lima program yang akan dijalankan di tahun 2010.

Ia mengatakan, guru swasta yang berhak mendapat bantuan adalah mereka yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tidak menerima tunjangan profesi, dan yang tidak mendapat tunjangan kinerja dari pemerintah provinsi setempat.

“Guru swasta madrasah diniyah, SD/MI, SMP, dan MTs adalah guru yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi sebesar Rp300.000 setiap guru,” katanya.

Selain memberikan bantuan pada guru swasta, kata dia, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada siswa yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Ia menambahkan, untuk siswa madrasah diniyah tingkat ‘ula atau sekolah dasar akan mendapatkan bantuan Rp15.000,00 per bulan per santri, sedangkan tingkat wustho atau sekolah menengah pertama dibantu sebesar Rp25.000,00 per santri setiap bulan.

Ia menambahkan selain program bantuan bagi madin dan guru swasta untuk tahun 2010 nanti, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan melakukan penuntasan buta aksara di beberapa daerah di Jawa Timur.

Selain program pemberdayaan bantuan guru swasta, madin, dan penghapusan buta aksara, yang keempat adalah pendirian lima SMK di Jawa Timur dan bantuan fasilitas bagi SMK sebagai salah satu cara untuk menghasilkan tenaga siap pakai di berbagai sektor lapangan pekerjaan.

(Sumber: KGI-Klub Guru Indonesia)

6 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

Guru dan Calon Guru vs Kewajibanmu Kepada Guru Swasta

Kewajibanmu Kepada Guru Swasta

Oleh : Eddy Soejanto*)

Salah satu penjelasan UU 20/2003 Sisdiknas berbunyi:”Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum”.

Ini akan menjadi kenyataan, jika terus-menerus diperjuangkan oleh mereka yang merasa menjadi penyelenggara pendidikan oleh masyarakat atau sebut saja yayasan supaya mudah. Yaitu, yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Oleh karena itu,  sekolah-sekolah yang mereka dirikan otomatis berstatus swasta, termasuk  pendidik dan tenaga kependidikan pun mayoritas guru swasta dan pegawai swasta, bukan PNS.

Sejauh ini, jika ditakar hasilnya belum begitu besar kapasitas yayasan menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah ihwal kewajibannya terhadap guru swasta. Tanggapan  positif tentu boleh berpihak kepada pemenuhan hak dan kewajiban yayasan, yang seyogianya dikaji sedalam-dalamnya dari UU 20/2003 Sisdiknas dan UU 14/2005 Guru dan Dosen.

Sebab, minimal dapat ditemukan tiga pelanggaran atas kewajiban yang diamanatkan oleh kedua UU tersebut. Pertama, pada Pasal 24 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa penyelenggara pendidikan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pada jalur pendidikan formal PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kewajiban pertama ini dilanggar, dengan alasan klasik, karena keuangan yayasan belum memungkinkan guna membayar gaji dan tunjangan bagi penambahan tenaga pendidik dengan status guru tetap.

Kedua, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru (Pasal 34 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen), sedang dalam Pasal 44 ayat (2) UU 20/2003 Sisdiknas berbunyi:”Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya”

Bagi yayasan yang sudah menjadi besar dan banyak mendirikan sekolah favorit pun kewajiban ini belum banyak diwujudkan. Guru tetap yang sudah puluhan tahun mengabdi dan berupaya mengejar kualifikasi akademik setingkat S2, atau S3 dalam upaya melejitkan kompetensinya, oleh pihak yayasan sering dianggap di luar batas tanggungjawabnya, sehingga mereka melenggang bebas dari kewajiban mendanai atau menyantuninya.

Ketiga, Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas (Pasal 39 ayat 1 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen), meliputi  perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 39 ayat 2 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen).

Biasanya yang dilakukan oleh yayasan baru sebatas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Itupun hanya berupa asuransi kecelakaan berjangka-waktu setahun. Yang  sebenarnya cuma bonus dari perusahaan asuransi berkat usaha pihak sekolah mengasuransikan seluruh siswanya. Tapi, perlindungan profesi malah terabaikan. Tidak adanya perlindungan terhadap ancaman PHK, menyebabkan banyak guru tidak tetap ditendang ke luar sekolah. Belum lagi kasus-kasus pemberian imbalan yang tidak wajar, namun takut diungkapkan oleh yang bersangkutan.

Pihak guru swasta yang terpukul oleh perlakuan tidak adil ini hanya mampu pasrah, karena memang mereka berada di pihak yang lemah, tidak memiliki acuan bertindak yang menurut hukum sah, secara tertulis sesuai surat perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan pihak yayasan. Diperparah lagi oleh ketiadaan suatu lembaga advokasi dan bantuan hukum bagi profesi guru swasta, yang diharapkan dapat melakukan pendampingan ketika mereka tengah menghadapi kasus-kasus semacam PHK itu.

Sebenarnya ada sanksi terhadap penyelenggara pendidikan oleh masyarakat atas pelanggaran terhadap ketiga macam kewajiban di atas. Namun, hanya berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan (Pasal 79 ayat 2 dalam UU 14/2005 Guru dan Dosen). Dan itupun tidak diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi, meskipun kewajiban yayasan tidak ditunaikan, untuk sementara waktu (!) guru swasta tak bisa berbuat apa-apa, dan yayasan pun boleh bertindak sebagaimana biasanya. Wallahu A’lam.

*)Eddy Soejanto, pemerhati pendidikan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan