Honorer Gagal Diangkat CPNS, 67 Ribu Orang, Kemenpan-RB tak Kunjung Serahkan Draf RPP ke Setneg

Sabtu, 11 Februari 2012 , 04:20:00

JAKARTA – Polemik pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (K1) terus bergulir. Skenario pengangkatan langsung honorer K1melalui RPP pengangkatan honorer terancam buyar. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum menyerahkan draf RPP itu ke Sekretariat Negara (Setneg).

Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan oleh Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan memang draf RPP masih di kantornya. “Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian,” kata dia. Namun, dia enggan merinci betuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya adalah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.

Muncul kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Diantara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Menurut Eko, pihak Kemen PAN dan RB cukup serius menyelesaikan pembahasan RPP ini. Dia mengelak jika disebut Kemen PAN dan RB terus mengulur waktu dan tidak pro aktif dalam menyelesaikan proses pengesahan RPP ini. Dia menjelaskan, setelah revisi rampung dan perbaikan lainnya beres draf RPP ini akan segera dimasukkan ke Setneg.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer. “Hampir seminggu sekali kita pantau perkembangannya,” ujar Ketua Umum DKHI Ali Mashar. Dia mengatakan, sekitar 30 ribu anggota DKHI seluruh Indonesia sampai saat ini masih cemas terkait penuntasan pengesahan RPP itu.

Pria yang menjadi tenaga honorer K2 sebagai tenaga administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu menjelaskan, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pemerintah mereka sebut lambat karena sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas.

Setelah mengikuti sekian lama perjalanan pembahasan RPP tenaga honorer ini, dia mencoba mengurai sedikit kronolgi pembahasan RPP itu. Menurut Ali, draf RPP sejatinya sudah dimasukkan Kemen PAN dan RB ke Presiden SBY awal Agustus 2011 silam. Selanjutnya Presiden SBY membawanya dalam pembahasan sidang kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2 Agustus 2011.

Kala itu, dalam sambutannya SBY menyatakan jika RPP tentang pengankatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi perhatian banyak kalangan. SBY meminta pengangkatan tenaga honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan tepat dan benar. “Saya sendiri setiap saat mendapatkan pesan melalui dari SMS saudara-saudara kita di seluruh tanah air tentang ini,” ujar SBY dalam sambutannya.

Ali mengatakan, permintaan SBY supaya pengangkatan honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan benar dan tepat tadi akhirnya berujung pada perbaikan-perbaikan. Dalam sidang kabinet tersebut, Ali mendapatkan informasi dari Kemen PAN dan RB berujung pada beberapa keputusan.

“Pada intinya harus ada perbaikan redaksi dan sosialisasi ke daerah-daerah dulu,” kata dia. Ali menambahkan, pemerintah akhirnya menetapkan jika pengankatan honorer ini tidak bisa serta merta begitu saja. Tetapi juga harus didahului dari hasil analisis jabatan (anjab), analisasi beban kerja (ABK), serta proyeksi PNS selama lima tahun.

Ali memperkirakan, RPP honorer ini tidak akan disahkan manakala dari seluruh instansi yang ada di republik ini belum setor berbagai ketentuan tadi. Dari pertemuan terakhir dengan Kemen PAN dan RB beberapa pekan lalu, Ali memperkirakan pemerintah masih dalam tahap mencetak kader-kader untuk menyusun beberapa ketentuan itu.

“Memang ada yang sudah setor anjab, ABK, dan proyeksi PNS. Tetapi belum komplit, selain itu juga harus diverifikasi lagi,” jelas Ali. Pokoknya, Ali tidak yakin draf RPP itu bisa rampung dan diteken dalam waktu dekat. Dia berharap, deadline penyerahan anjab, ABK, dan proyek PNS yang ditetapkan hingga Juni depan bisa ditepati seluruh instasi di pusat maupun daerah. Dengan demikian, paling tidak ada sedikit perkembangan menuju pengesahan RPP pengangkatan honorer. (wan)

6 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, honorer, honorer kategori I, honorer kategori II, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, pendataan tenaga honorer, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum

6 responses to “Honorer Gagal Diangkat CPNS, 67 Ribu Orang, Kemenpan-RB tak Kunjung Serahkan Draf RPP ke Setneg

  1. kalau memang honorer kategori I diragukan,sebaiknya test bareng-bareng bersama honorer kategori II…itu lebih adil,daripada penentuan nasib honorer masih terganjal honorer kategori I yang datanya selalu jadi masalah.Mengenai data dari kemen pertanian yang menyatakan ada 60 ribu tenaga penyuluh yg minta diangkat jadi PNS,kalau itu dari tenaga THL-TBPP,tolong jangan dimasukkan kategori.Karena mereka jelas tidak masuk kategori sebab pengangkatan kontrak mereka kan dimulai tahun 2007.Lagi pula hampir 60% dari mereka ( THL-TBPP) tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya.Mereka hanya bekerja bila ada program SLPTT,itupun kebanyakan hanya secara administrasi agar dananya cepat cair.Dan kalau sudah cair banyak oknum THL-TBPP yang berani minta uang pada kelompok dengan alasan sebaga upah pengajuan kelompoknya dapat menerima dana SLPTT.

    • masedlolur

      semakin beraneka macam persoalannya ya

    • Warda, kalau bicara yang enak,penyuluh itu kerjanya di lapangan bukan di belakang meja.thl tbpp itu masuk melalaui tes murni,sblm kerja dilapangan di diklat fungsional dulu,orentasi dan banyak tahapan.kamu tahu tupoksinya…! Kamu tahu resiko penyuluh yang langsung berhadapan dgn masyarakat.kalau ngetem di kantor justru menyalahi tupoksi dan aturan dan itu bukan pekerjaan penyuluh.siapa yang transper teknologi ke petani…kalau katamu kerja cuma ada administrasi sl ptt…? Apa kamu kira mendidik orang dewasg atau petani itu mudah semudah bicara..kalau alasanmu karena pengangkatan 2007 tdk msk pp bisa di terima.

  2. bambe

    untuk warda sekedar diketahui kami para thl tbpp bekerja sesuai tupoksi kita..darimana data anda kalo 60% thl tbpp bekerja ngawur.. picik sekali pemikiran anda ini…jangan melihat kesimpulan dari satu atau dua orang saja

  3. Kawistara

    Untuk Warda…Apa anda punya bukti bahwa kami THL-TBPP tidak bekerja sesuai “tupoksi”. Tugas pokok kami adalah MEMBANTU Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa. Bahkan kami memiliki wilayah binaan sendiri. Kalaupun ada oknum, anda jangan menyamaratakan kami. BIJAKLAH! Jika ada dari golongan anda yang jadi oknum negatif..dan saya bilang anda termasuk..apa anda terima? Akal dan budipekerti kita bisa dinilai dari cara kita berbicara…

  4. klo mengomentari THL-TBPP sama aja mengomentari profesi fungsional lainnya……….sy mengetahui sendiri bgmn jadi PPL dia bekerja 24 jam, klo beliau kerjanya/ menghasilkan hasil yang baik ga ada yang memuji/ mengakuinya ( Petani berhasil meningkatkan hasil panen krn penerapan n tekhnik yg baik( info dari penyuluhan/ bimbingan penyuluh ) berpendapat bukan krn penyuluh nya tp krn kerja dia ……tp disaat hasil gagal/ terkena hama,dll..petani bilang kemana penyuluh…………….jd silahkan simpulkan sendiri apakah penyuluh Pertanian Perlu ?sy bukan penyuluh ( Perawat ) tp sy hidup berdampingan dengan penyuluh pertanian.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s