Guru dan Calon Guru vs Proklamasi Kemerdekaan Guru

Perlukah dilakukan proklamasi kemerdekaan guru? Apapun itu, tidak dibutuhkan. Kepala sekolah/madrasah tidak perlu mencemaskannya. Guru-guru tidak akan pernah menuntut kemerdekaan dari penjajahan atasannya. Ini kalau segala jenis tekanan, arogansi, dan kekuasaan atasan diartikan sebagai mengikat kebebasan. Sebab, guru-guru membutuhkan pekerjaan mendidik siswa itu atau ia akan mengalami kolaps.

 Untuk itu, giring saja arti kemerdekaan ini ke arah membebaskan guru buat memilih. Baik ia memilih bertahan dengan melanjutkan kinerja sesuai kebiasaannya, sekedar memenuhi tugas sebagai guru konvensional, atau mau bangkit melakukan evaluasi diri, sehingga bergerak ke arah perubahan menjadi guru profesional tanpa menanti disertifikasi.

 Semua pilihan guru membawa risiko, termasuk jika ia siap berubah. Sebab, setiap perubahan mendasar akan menghadirkan paradigma baru. Ihwal bagaimana guru berperan dan berkompetensi. Tidak sekedar sebagai instruktor, tetapi sejak dari sananya ia harus berperan sebagai fasilitator, kolaborator, dan pembimbing. Dan dikerucutkan lagi dalam Permendiknas 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

 Jadi, apabila guru serius berminat melakukan perubahan, maka ia harus bersedia menjadi penyumbang terbesar dalam hal pengorbanan. Tidak banyak mengeluh, tidak mengaduh, walau kenyataan sering tertimpa kesulitan atau penderitaan. Tetapi juga jangan terlalu berbesar harapan, karena segala kesulitan dan penderitaannya itu tidak seratus persen menjamin kualitas kinerja yang mampu meng-goal-kan setiap visi dan misi sekolah/madrasahnya.

 Oleh karena itu, wajar sekali bila setiap guru memahami kondisinya dan kondisi sekolah/madrasahnya. Baik sedang dalam keadaan meningkat atau terpuruk. Nanti akan terjawab, bahwa kalau ternyata sekolah/madrasahnya mengalami keterpurukan, itu pasti tak terlepas dari akibat kesalahan manajerial di masa lalu. Ini menirukan MPMBS, edisi 3, tahun 2001, hlm 4.

 Diungkapkan di situ, bahwa salah satu kesalahan yang ditengarai menyebabkan merosotnya mutu pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik-sentralistik. Sekolah banyak berfungsi sebagai penampung domlak-domnis keputusan birokrasi yang terkadang malah tidak sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Ujung-ujungnya sekolah menjadi kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya.

Tinggalkan komentar

Filed under calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, yayasan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s