Guru Swasta

”Guru swasta? Guru kok swasta. Swasta kan singkatannya selalu was-was dan menderita”, komentar seorang teman selesai membaca tulisan ini, yang sejak semula diberi judul Guru Swasta. Sayang, ia minta untuk tidak disebutkan profesinya, tetapi ucapannya itu mengandung kebenaran juga, dan tak jauh-jauh amat bedanya dari kenyataan yang ada.

 

Siapa sih guru swasta atau guru bukan PNS? PP 74/2008 tentang Guru sudah disahkan, lihat di Pasal 1. Kualifikasi akademik dan kompetensinya tidak perlu kalah dengan guru PNS. Namun, kalau sudah menyangkut ihwal perlakuan dan pelayanan, guru swasta harus rela menelan kenyataan, bahwa mereka senantiasa dimarjinalkan. Buktinya, meskipun mereka bukan buruh, tapi terkadang mendapatkan perlakuan lebih tidak beruntung. Sebab, sewaktu-waktu pihak yayasan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak alias memecatnya dari sekolah/madrasahnya, tanpa pesangon, bahkan tanpa pembelaan dari pihak Pemerintah.


 

Peristiwa PHK guru swasta secara sepihak oleh yayasan seperti ini sering terjadi, tetapi sering pula luput dari pemberitaan media massa, walaupun kejadiannya bisa sangat tidak manusiawi. Tak peduli terhadap guru yang telah senior, semua guru takkan lolos tertimpa perlakuan yang demikian itu, jika pihak yayasan menghendakinya. Jangankan mengharapkan penghargaan atas lama pengabdian mereka di sekolah/madrasah tersebut, melakukan pembelaan pun jarang diberikan kesempatan.


 

Kondisi paling gawat ini umumnya menimpa nasib guru swasta, ketika sekolah/madrasah menjelang mengakhiri atau mengawali tahun pelajaran. Lebih-lebih bila proses penerimaan siswa barunya gagal, sehingga rombongan belajar siswa baru yang diterima jumlahnya merosot tajam. Dapat dipastikan ini akan segera mencederai kenyamanan hidup guru-guru mereka.


 

Demikianlah gambaran buram, bagaimana terlalu rendahnya status guru swasta di mata yayasan. Tanpa memandang seberapa tinggi kualifikasi akademik dan kompetensinya, kapanpun pekerjaan mereka berpeluang untuk diberikan kepada guru lain. Jika diprotes, para petinggi yayasan akan dengan bangga berkilah, bahwa kebijakan mereka adalah sah dan benar berdasarkan kekuatan hukum di yayasan tersebut. Tidak bisa diintervensi pihak luar, Pemerintah sekalipun, walau sangat minimum tingkat kepedulian yayasan atas dampak penderitaan lahir batin dari guru yang dipecatnya. Dengan berpegang pada argumen ini, terlihat nyata bahwa yayasan tidak memperhatikan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen sama sekali.


 

Mestinya, ketika menjatuhkan vonis pemecatan kepada guru swasta, para petinggi yayasan harus banyak-banyak mempertimbangkan bunyi pasal-pasal kewajiban dan hak-hak guru swasta yang bertebaran di sepanjang Undang-Undang Guru dan Dosen. Salah satunya adalah Pasal 31 ayat (2) yang secara tegas menyatakan: “Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak”

 

 

Sebaliknya, di luar itu kita tak pernah mendengar ada guru PNS dipecat, bahkan mereka yang berani melawan kebijakan bupati/walikotanya atau menterinya sekalipun. Paling-paling kenaikan pangkatnya dihambat, diturunkan, atau tempat tugasnya dipindahkan. Sampai kapan guru swasta dan PNS akan diperlakukan tak sebangun tersebut? Kita tunggu saja, jika kita enggan memperjuangkannya.


 

Namun, nampak berlawanan sekali sikap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut, ketika mereka sedang berbicara masalah yang terkait kinerja guru. Dalam hal satu ini, mereka sangat adil, tidak pernah pandang bulu, dan mengatakan, bahwa tanggung jawab antara guru swasta dan guru PNS terhadap keberhasilan tujuan pendidikan nasional adalah sama. Dan mereka pun dituntut melaksanakannya dengan standar yang sama pula. Misalnya aturan wajib mengajar 24 jam, yang bagi sekolah/madrasah swasta dan guru-gurunya berat sekali dipenuhi. Namun, tak kurang dari sembilan Permendiknas telah diterbitkan demi tercapainya tujuan tersebut.


 

Pada pokoknya, semua guru wajib senantiasa meningkatkan kualitas hasil proses pendidikan anak bangsa, di dalam maupun di luar ruang-ruang kelas. Terhadap proses pendidikan yang gagal pun, mereka menuntut kepada semua guru untuk bertanggungjawab. Guru dinyatakan sebagai pendidik profesional. Jadi, di mata peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama, karena memang demikianlah eksistensinya. Namun kenyataannya berbeda. Guru swasta selalu berada di pihak yang dikalahkan, ketika berlomba memperoleh kenyamanan perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau yayasan sekalipun.


Belajar dari pengalaman di atas, apakah ke depan guru swasta mampu memberikan solusi atas kasus-kasus perlakuan yayasan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang mengkibatkan mereka tertimpa penderitaan dan rasa was-was terhadap nasibnya?

 

Sebab, akhir-akhir ini muncul bukti, bahwa perlakuan Pemerintah atau Dinas Pendidikan terhadap mereka yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan pun juga terkesan diskriminatif. Guru swasta yang telah lulus sertifikasi guru tanpa diklat dipaksa menunggu-nunggu giliran tanpa kejelasan, padahal rekan-rekannya yang guru PNS lebih belakangan malah sudah lebih dulu diperintahkan menandatangani SPJ Tunjangan Profesi.

 

 

Seandainya kejadian ini disebabkan oleh karena para guru swasta yang lulus sertifikasi harus menunggu hasil inpassing lebih dahulu, dipandang dari sisi guru swasta bukankah akan lebih adil bila yang guru PNS diharuskan pula menunggu, sehingga SPJ dapat ditandatangani dalam kurun waktu yang sama?


 

Kejadian di atas jelas merupakan petunjuk kuat, bahwa apapun dalihnya, telah terjadi perlakuan yang berbeda terhadap guru swasta oleh pemerintah, kalau kita dilarang menyebutkan kata diskriminasi. Tapi, memang demikianlah adanya. Nasib guru swasta yang telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan pun belum bisa berubah, karena mereka masih saja dibikin swasta.

49 Komentar

Filed under artikel, BERITA, catatanku, CPNS, GURU, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, leadership kasek, motivasi, opini, pembelajaran, pemilu 2009, PENDIDIKAN, ponorogo, SERTIFIKASI, yayasan

49 responses to “Guru Swasta

  1. azis widodo

    pas banget tulisan ini
    untuk yang seperti saya
    guru swasta yang bener-bener swasta
    ==============================================
    masedlolur:
    wah, istilahnya kok guru swasta yang bener-bener swasta
    tapi nggak pa-apa
    asal bukan guru swasta yang nggak bener aja

  2. Betul pa, kalo kata mang mungkin profesi guru di negeri ini adalah profesi pilihan yang terakhir yang terpaksa harus diambil, tapi memang demikian lah adanya guru di Indonesia, kita masih harus banyak belajar dari negara maju untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para guru. Mang sangat setuju kalo kesejahteraan guru harus ditingkatkan, tapi juga harus dibarengi oleh kemampuan dan profesionalisme seorang guru. Jujur mang katakan, bahwa mang tidak akan seperti sekarang ini kalo tidak ada seorang guru yang membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu dan pengetahuan. Mang sangat respect sekaligus hormat kepada setiap guru yang telah memberikan kesempatan mang untuk mengenal dunia ini.
    Salut untuk bapak, tetap semangat, ini kunjungan balasan yah pa…semoga kita tetap menjalin persahabatan walau di dunia maya.
    BTW, tukeran link yah……

  3. emang. ngeselin dah prosedura di dunia pendidikan kita…
    memicingkan mata satu sama lain juga kerap terjadi tuh.

    ngeseliiin khaaan…
    uuuuuugggggggghhhhhhh…..

  4. abuthoriq

    Saya menyebut Guru non PNS. Yaaa, guru non PNS harus siap mandiri. Terkait kesejahteraan, bagaimana jika para guru non PNS dibimbing memiliki pasive income. Mudah-mudahan para pendidik tetap semangat walau tidak harus mendpatkan imbalan gaji yang tinggi. Suwun. Saling link pak.
    =======================
    masedlolur:
    thanks berat saran Ustadz Abuthoriq
    mudah-mudahan bisa dijalankan dan barokah, amin

  5. herman

    perlu adanya regulasi dari pemerintah tentang aturan guru swasta terutama mengenai gaji. terkadang yayasan seenaknya aja menetapkan berapa yang mesti diterima, ini kan tidak adil. padahal semuanya mencerdaskan anak bangsa ….
    ================
    masedlolur:
    OK thanks kunjungannya!
    tapi rugi dong cuma ngasih komentar doang
    blog-nya manna?

  6. saya belum bisa berkata apa2, soalnya sy baru menuju kearah sana mas, terima kasih atas pencerahannya, sy akan sering2 berkunjung. Linknya mas akan sy tambahkn 🙂
    ====================
    masedlolur:
    bung omeng terimakasih!
    sikap merendah adalah bagian dari ketinggian budi
    salam luarrr biasa!!!

  7. Willy Ediyanto

    makasih atas kunjungannya. Salam kenal juga

  8. Dengan adanya sertifikasi guru dalam jabatan, tidak ada lagi istilah guru swasta atau guru negeri, Yang ada hanya satu, yaitu guru indonesia.
    ==========
    masedlolur:
    setuju!!!
    hidup guru Indonesia!
    (yang mana? soalnya ada yang dijatah 75%-maks 85% dan masih ada yang hanya kebagian 15% dan maks 25%)

    • pak sukar

      ya memang benar yag ada guru indonesia, tapi indonesialah negsrs yang tidak bijak dan adil pada nasib guru non pns yg berada di sekolah swasta

  9. bune radya

    kunjungan balasan 🙂 semoga saya ga bosan jadi guru privat putra saya 🙂 karena gaji dan balasan lainnya tak ternilai dengan uang. matur nuwun sowanipun+ular-ularipun wonten blog kula

  10. tiadevianty

    Salam kenal…
    Wah masalah pendidikan di Indonesia sooo complicated hmmmm… *mode mikir on*
    =========
    masedlolur:
    Salam kenal kembali
    Terimakasih telah mampir ke blog-nya orang dusun ini

  11. swasta = was-was dan menderita… Wah suatu komentar yang hebat … Mas..

    Salam kenal

    Sutrisno
    http://trisnowlaharwetan.net

    ============
    masedlolur:
    salam kenal kembali, Mas Tris
    terimakasih sudi mampir ke sini

  12. Iwan

    Terima kasih telah mengunjungi blog sederhana saya. salam kenal juga… ngomong2 masa muda bapak gimana?
    ===========
    masedlolur:
    masa muda saya?
    rata-rata lah, nggak jauh-jauh amat dari ortu Anda
    minimal tiga orde telah dialami
    orde lama, orde baru, orde reformasi
    terimakasih juga atas kunjungannya!

  13. kevlanleft

    buruh selalu dikebiri padahal kita tahu bersama mereka tiang inti sebuah bangsa,,

  14. herman

    was-was dan menderita, seperti apa yang terjadi di lapangan. padahal guru swasta juga bertugas mencerdaskan anak bangsa. perlu aturan dari pemerintah mengenai standar minimal gaji seorang guru swasta, jangan sampai selalu was-was dan menderita. pemerintah, dengarkan kami….berikan kami juga perubahan
    ==========
    masedlolur:
    atas nama teman-teman guru swasta,
    banyak terimakasih atas simpati dan empati Anda, Pak Herman

  15. salam,

    sangat senang bisa membaca ulasan ini, terima kasih sobat…

    wassalaam…
    ==========
    masedlolur:
    alhamdulillah
    terimakasih kunjungannya

  16. wah ada juga ya blog yang ngebahas guru habis-habisan (ya blognya masedlolur dooong)..
    saya guru swasta mas…hehehe….
    kasian ya…..
    tapi ditempat saya ngajar enak mas..yayasannya nggak banyak ikut campur, jadi sekolah kita maju..
    ok pada semua guru swasta tetap semangattttt….!!!
    ========
    masedlolur:
    terimakasih kunjungannya
    atas nama teman-teman guru swasta yang nasibnya belum sebaik Anda, Bung Yukez
    jangan khawatir, tetap semangat!

  17. turut prihatin dgn diskriminasi pembedaan itu, salut dgn blognya khasanah dunia pendidikan kita kembali bertambah satu orang pemikir, perenung, dan pejuang
    =========
    masedlolur:
    terimakasih!
    tapi saya bukan pemikir, bukan perenung, bukan pejuang
    saya guru, yaaa begitulah

  18. Iya nih, suka trenyuh klo liat acara tivi ttg guru swasta yang nyambi ngojek, pemulung, penjaga WC Umum dll.
    Tapi salut sama idealisme mereka, ternyata kita blon ada apa-apanya dibandingin mereka.
    Di sisi lain suka kesel sama oknum guru yang memanfaatkan profesi untuk mengekploitasi siswa, orang tua murid, misalnya dengan ngumpet-ngumpet jual buku dengan cara memaksa baik langsung maupun nggak.
    Sebenarnya pak / bu guru yang ngojek, jaga WC, ngreditin baju lebih terhormat loh, setidaknya dia nggak manfaatin posisi gurunya buat bisnis. Nggak mungkin kan dia ngomong di kelas “Anak-anak, yang nggak buang aer di WC saya nggak akan saya bagiin rapot…!!”.
    Sebagai guru swasta, saya juga ngerasain ada gap yang memisahkan guru PNS dan Pertikelir, sebenarnya ini PR buat guru secara keseluruhan.
    Kita yang hidup di era informasi global mungkin bisa lebih bersyukur karena bisa mengembangkan kompetensi kependidikan seluas dan sedalam yang kita mau, tanpa harus nunggu diajak seminar, workshop, studi banding, diklat dsb.
    Bisa memberikan pelayanan pendidikan, perhatian, kasih sayang yang sama pada anak didik dengan fasilitas yang terbatas dari hasil non subsidi.
    Bisa patungan buat ngebantu teman seprofesi yang sakit karena dia nggak punya Askes.
    Cuma, kalau ngedenger ada rekan guru swasta yang di didisfungsikan tanpa bisa memberi perlawanan mungkin kita cuma bisa mengurut dada.
    =========
    masedlolur:
    uraian ini menambah pencerahan
    terimakasih, saudaraku Adhiwirawan

  19. Selama ini yang ditonjolkan dan paling menonjol adalah masalah guru non-pns dan pns atau guru swasta dan pns atau guru honorer dan pns, dan sebagainya.

    Sebaiknya, yang harus ditonjolkan oleh pemerintah dan siapapun juga adalah persoalan gurunya bukan status-nya. Gunakan standar yang tidak diskriminatif. dengan begitu, mau bekerja di yayasan, di pemerintah, sama saja, sama-sama guru, asal berprestasi berhak memperoleh penghasilan dan perlakuan yang layak.

    Baca juga tulisan ini ya, hanya persoalan bahasa:
    http://bahasasiswa.wordpress.com/2009/02/05/pegawai-negeri-sipil-anak-presiden-dan-dirgahayu-hut-ri/
    ========
    masedlolur:
    terimakasih, bahasannya!

  20. Harusnya pemerintah hanya memandang perbedaan antara guru swasta dan PNS, sebatas urusan administrasi saja (Guru PNS digaji negara dan Guru swasta digaji masyarakat/yayasan). Di luar itu semua seharusnya diperlakukan sama! Bukankah mereka merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, guna mewujudkan amanah UUD, yaitu mencerdaskan seluruh rakyat?
    ========
    masedlolur:
    ulasan bagus! Trims, ya!

  21. dwi

    ngomong2 kasihan juga ya…
    tetapi inilah kenyataan kita sekarang…
    guru tetap mesti berhati besar..
    ========
    masedlolur:
    sesabar-sabarnya guru, Dwi, pasti ada batasnya
    yaitu, sampai diminta sabar lagi!
    makasih, ya, biar nggak dikasihani melulu

  22. itulah fakta, sekarang sudah agak mendingan, beberapa tahun yang lalu terutama sekolah di bawah Departemen Agama selalu ketinggalan informasi (atau ditinggalkan?).
    =========
    masedlolur:
    baik ketinggalan atau ditinggalkan, guru harus trus nyari sendiri info terkini
    oke, thanks

  23. sama- sama mendidik anak
    tapi beda nasib jangka panjang
    =======
    masedlolur:
    tapi nasib hanyalah sisa sebuah perencanaan yang dilaksanakan
    artinya bagaimana guru bernasib
    harus menjadi salah satu dari seabreg tanggungjawab atasannya
    imbang!

  24. maturnuwun sampun mampir
    salam kenal juga, mas
    =======
    masedlolur:
    dhawah sami-sami

  25. Ping-balik: Guru dan Calon Guru vs Maaf Yang Bukan Guru Swasta Jangan Membaca| Sebab Ini Ihwal Profesi Guru Swasta Yang Konon Bagaikan Tersesat Di Jalan Yang Benar « MASEDLOLUR

  26. rasid09

    Pemerintah harus melihat ini dengan bijaksana jangan membedakan status guru swasta dan Negeri, saya juga pernah merasakan betapa nampaknya diskriminasi ini, mudah-mudahan ini dijadikan acuan untuk perbaikan kedepan agar lebih baik…

    • masedlolur

      pemerintah pasti sudah melihat
      tapi tidak mau meralat
      karena dianggap masalah guru swasta bukan mereka punya urusan
      kale!

      terimakasih, Bung Rasyid

  27. bener mas, cuma di negara kita lho guru tidak dihargai. padahal kalo dinegara lain guru bisa hidup lebih dari cukup dan memiliki status sosial yang tinggi.

  28. dwi

    guru harus berhati besar…
    pahlawan tanpa tanda jasa…
    tapi pemerintah nggak tahu menahu keadaan guru…

    • masedlolur

      kepada atasan dari atasannya atasan atasan guru, sering kukatakan:
      ambil saja jasa dan kepahlawanan guru-guru ini
      ngga pake gelar itu juga ngga pathek-en
      tapi
      hargai kesejahteraannya
      cukup

      terimakasih Dwi

  29. Guru PNS saking dimanja sama pemerintah jadi malas dan gak peduli dengan kualitas kompetensinya. Yang penting absen dan pulang. Gaji dan pensiun terjamin.

    Guru swasta justru punya peluang lebih banyak mengembangkan kompetensi diri karena dilepas di “pasar” yang kompetitif. Saya kira, sepanjang seorang guru memenuhi kriteria kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan profesional yang diinginkan masyarakat maka dia akan bertahan di “medan” apapun tanpa harus bergantung pada satu lembaga pendidikan tertentu.

    Profesi guru jangan hanya dilihat sebagai sebuah “pekerjaan” semata, karena fungsi dan peran guru adalah mendidik, bukan sekedar mengajar saja. Saya tidak setuju kalau profesi guru dijadikan pilihan terakhir karena tidak alternatif lain. Kalau tidak mau jadi guru dan ingin kaya, kenapa tidak bisnis saja ? Tidak perlu memaksakan diri jadi guru donk kalau memang tidak mau……

    Salam Pendidikan Indonesia !
    Asrillanoor
    http://www.rumahbangsa.wordpress.com

    • masedlolur

      terimakasih, dan setuju dengan pendapat Anda
      salam kenal, Asrillanoor

      Semangat Pendidikan Indonesia!

  30. siswomahardani

    he….he..he….,tetep semangat……bapak ibu guru…..,jasamu tak akan kulupa….

  31. orang kampung

    Menurut saya sebagai manusia biasa berfikir bahwa sistem pendataan honorer tahun 2010 ini sangat lemah dan lebih mudah dimanipulasi datanya oleh daerah masing2. Kenapa angggapan saya begitu? Karena menurut SE No 5 Tahun 2010, kriteria tenaga honorer yang akan diangkat ada dua kategori, mari lihat kategori II yang berbunyi sbb:

    2. Kategori II
    Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
    1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
    2. Bekerja di instansi pemerintah;
    3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

    Di sana dijelaskan bahwa “bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dari sini sudah dapat terjadi manipulasi data, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan di sekolah negeri ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala sekolah ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak sekolah mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005 walaupun mereka masuk bekerja tahun 2006, 2007 dst, karena untuk mendapatkan SK kepala sekolah itu mudah lain halnya dengan SK Kepala daerah atau Bupati. Untuk pembiayaan bisa saja dibuat dengan dana BOS bagi sekolah yang ada dana BOS atau dana-dana operasional lainnya berarti ini sudah termasuk kategori II yaitu dibiayai oleh non APBD/APBN.

    Lain halnya dengan honorer yang dibiayai APBN/APBD karena tenaga honorer APBD/APBN telah dimasukkan dalam anggaran daerah masing2 dan telah dirapatkan di DPRD wilayah masing2. sedangkan sekolah hanya kepala sekolah dan pihak2 sekolah yang terkait yang memegang peranan, begitu mudahnya pemalsuan data. Begitu juga di kantor atau dinas2 yang mengangkat tenaga honorer dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sini sudah dapat terjadi manipulasi juga, salah satu contoh yaitu tenaga yang dipekerjakan dikantor/dinas pemerintah ( termasuk kategori II point 2 ), diangkat oleh kepala dinas ( termasuk kategori II point 1). Di sini bisa saja pihak kantor mamanipulasi data dengan mengubah dan memundurkan masa bakti/kerja tmt 1 januari 2005 atau bahkan dibawah tahun 2005. apalagi biaya yang dikeluarkan bukan dari APBD/APBN, mereka tinggal buat saja biaya dari biaya kantor atau dana-dana operasional atau dana kegiatan kantor (kan termasuk non APBD/APBN) jadi semakin banyak tenaga honorer siluman yang akan diangkat dari kategori non APBD/APBN.

    Beda halnya dengan Honorer yang dibiayai APBD/APBN mereka memang sudah resmi ada nama di BKD dan resmi diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu seperti kepala daerah contoh Bupati/ Walikota/ Sekda, SK yang dimiliki pun mempunyai kekuatan hukum yang kuat apalagi dana yang dikeluarkan menggunakan dana dari APBD/APBN yang tidak sembarangan dikeluarkan oleh daerah tapi telah dirapatkan terlebih dahulu oleh DPRD masing2 daerah.

    Saya tidak manampikkan walaupun mungkin ada dan bisa manipulasi data untuk honorer APBD/APBN tapi untuk manipulasi data akan lebih berat dan sulit honorer APBD/APBN dari pada honorer non APBN/APBD atau wiyata bakti. Seperti saya jelaskan di atas yang non APBD/APBN tinggal minta buat SK kantor atau SK Direktur atau SK Ketua atau SK Kepala Dinas atau SK Kepala Sekolah,, mudah minta surat aktif bekerja walaupun tidak bekerja 1 januari 2005, manipulasi absensi yang mudah dan untuk pembiayaan langsung dimasukkan dalam kegiatan. Mudah benar bukan……. Bahkan yang tidak bekerja juga bisa lewat PNS melalui jalur honorer non APBD/APBN. Dan saya yakin akan lebih banyak data fiktif atau data siluman untuk honorer yang non APBD/APBN bahkan datanya akan membludak seperti air bah melebihi perkiraan dari BKN karena mudahnya manipulasi data untuk honorer non APBD/APBN.

    Mudah2an pemerintah atau BKN lebih antisipasi dan lebih sangat-sangat mengawasi dari awal sampai akhir terhadap sistem yang lemah ini untuk hal-hal seperti di atas. Karena apabila hal ini terjadi maka bergembira dan tertawalah honorer-honorer siluman dari kriteria Non APBD/APBN karena mereka akan diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Siluman). Dan menangislah honorer yang APBD/APBN yang benar-benar telah mengabdi walaupun belum masuk kriteria SE no. 5 Tahun 2010. Sebaiknya BKN atau Pemerintah sadar dan lebih waspada………..

  32. yapek gombong

    bisa aja kita mogok kerja seluruh guru swata se indonesia datang ke istana

  33. Yustafa

    Harapan kami sebagai guru yg bekerja diinstansi swasta,Andai pemerintah mengeluarkan pp tentang pendataan honorer / diberi peluang untuk pengangkatan cpns, kami berharap khusus untuk guru yang dipreoritaskan adalah guru yang sudah lulus sertifikasi tanpa PLG.Ah…..tapi rasanya mimpi …..

  34. Dulu jaman Belandan ada politik “devide at impera” alias politik belah bambu. Kini di jaman merdeka ada politik “devide at bamboo” alias politik BELAH BAMBU. Yang atas diangkat, yang bawah diinjak. Pelakunya siapa? Kalau bukan bangsa terhadap rakyatnya sendiri.

  35. Guru Swasta

    Tepat sekali istilah guru swasta (was-was dan menderita),bagaimana tidak was-was dan menderita kalau peraturan pemerintah tentang pendidikan tidak jelas arahnya. Sertifikasi baru saja berjalan tetapi peraturan sudah berganti-ganti, Jam mengajar harus terpenuhi 24 jtm,baru saja bisa memenuhi, sekarang ada keliniyeran ijazah dengan mapel yang diampuh (dan itupun jika qta masih menginginkan TUPROF tetep cair berarti harus menempuh kuliah lagi), yang satu belum terpenuhi sudah ada wacana bahwa 2015 nanti akan berlaku peraturan jika muridnya 15 berarti yang dapat sertifikasi hanya guru 1 ( 15/1 ), lalu bagaimana nasib guru swasta selanjutnya, bisa-bisa nanti guru swasta ini Frustasi. …… ?

  36. ALIMUDIN

    Nasib guru honor dan suasta adalah paling menyedihkan dan paling tidak manusiawi. pemerintah lepas tangan, tidak ada gaji tetap perbulan dari negara. ada juga tunjangan pungsional yang itu tidak semua guru honor dapat dan tidak tiap bulan dan tidak rutin, tahun ini dapat tahun depan tidak. dan itu pun hanya 250.000,- perbulan sungguh tidak manusiawi.
    gaji tukang sampah dipasar saja yang tidk tamat SD paling rendah 500.000,- perbulan.
    guru honor dan suasta yang hampir sarjana S1 semua hanya 250.000,- itupun dibayar 3 bulan sekali bukan tiap bulan bahkan ada yang hanya 75.000 perbulan.
    semua guru honor berusaha lain untuk penghidupan gakkan hidup anak istri kalau hanya mengandalkan gaji guru honor yang hanya 75.000 perbulan itu. semua guru honor ada yang berdagang, ada yang berkebun, ada yang jadi pengusaha dll.
    pemerintah, DPR tidak ada yang perduli dengan para guru honor dan suasta yang jumlahnya sekitar 1000.000 ( satu juta orang )
    bahkan semua memandang rendah, memandang sebelah mata, mencibir, bahkan mengejek guru honor dan suasta.
    kepada saudara- saudara senasib seperjuangan para guru honor dan suasta, Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak akan merubah nasip suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya.
    tidak akan berubah nasib para guru honor dan suasta kalau bukan kita sendiri yang merubahnya, yang memperjuangkan agar guru honor diberi gaji tetap perbulan rutin dari APBN sebesar satu juta, APBD Propensi sebesar 300.000,- , APBD Kabupaten/ kota sebesar 200.000,- , baik itu yang telah sertifikasi atau belum
    saudara-saudara para guru honor dan suasta kita harus berjuang, kita adalah semut, kita adalah ikan teri yang tidak ada arti,, tapi kita rakyat jelata ini punya kekuatan yang maha dahsyat semut itu bisa menumbangkan seekor gajah ikan teri itu bisa menjungkir balikkan kapal induk raksasa sekalipun.
    hampir semua orang besar di republik ini pernah menjadi guru honor dan suasta. SUKARNO presiden pertama indonesia itu pernah mengajar di setiap pembuangan beliau mengajar di sekolah suasta. Di bengkulu sukarno lama mengajar sampai sampai ketemu dengan patmawati itu, jendral sudirman adalah guru ustadz disekolah muhammadiyah begitu juga jendral nasution pernah mengajar honor jadi guru.
    dan 80% guru PNS itu pernah honor ngajar disuasta.

    Saudara- saudara mari kita berjuang, kita rapatkan barisan, siapa yang akan memperjuangkan kita., kalau bukan kita sendiri, orang lain mustahil. buktinya,,, apa ada aggota DPR RI yang sidang membahas RUU TENTANG GURU HONOR DAN SUASTA? tidak ada satupun tidak ada diotak para wakil rakyat itu unutk membuat UU guru honor dan suasta untuk menganggarkan APBN sebesar 12 terilyun pertahun untuk 1000.000 guru honor dan suasta.
    Selama ini para caleg para pejabat pilkada hanya memperalat hanya mendulang suara hanya mintak dukungan dengan janji janji yang tidak ada untuk kesejahteraan guru honor dan suasta. masih mending kalau tidak jelas tujuannya untuk kesejahteraan guru honor dan suasta ini sama sekali tidak ada.
    selama ini kita hanya dijadikan sapi perah
    selama ini para guru honor dan suasta selalu dikadalin para caleg para pejabat pilkada.
    kedepan kita sendiri yang maju sebagai caleg
    kita sendiri yang tampil sebagai kepala daerah
    kita punya kekuatan
    kita punya masa
    kita punya kemampuan dan pengalaman waktu kita kuliah sebagai aktipis HMI, PMII, KAMI, GMNI, DLL.
    bahkan kita para guru honor dan suasta yang harus jadi presiden sebagai mana bung Karno dulu.
    perjuangan awal kita kita harus punya wadah berupa organisasi guru honor suasta Persatuan Guru Honor Suasta Indonesia ( PGHSI ) yang ada pengurus dari tingkat Pusat, propensi, kabupaten, kecamatan,.
    yang merupakan organisasi permanen tetap berkesinambungan resmi mempunyai asas pancasila punya AD/ ART. kita para guru honor dan suasta harus ada yang duduk di DPR sebagai anggota parlemen untuk membuat UU kita sendiri harus berjuang.
    saudara saudara kita sendiri yang harus duduk di DPR Itu untuk memperjuangkan UU guru honor suasta kalau para artis mana tau tentang guru honor dan suasta.
    kita para guru honor suasta bebas berpolitik praktis.
    bebas kita memilih partai mana saja. tIDAK ADA Undang Undang Yang mengatur guru honor dan suasta. 10 orang saja guru honor suasta duduk di DPR bisa membuat UU guru honor dan suasta atau paling
    tidak masuk dalam pembahasan RUU guru honor suasta.
    yang mempunyai kekuatan hukum tetap seca konstitusi guru honor suasta harus dibiayai oleh negara melalui APBN, APBDP, APBDK. sekalian kita ingin tau praksi mana yang menolak atau yang setuju.
    kita para guru honor punya guru, punya murid punya keluarga punya sahabat yang jumlahnya bisa puluhan juta.
    KITA PARA GURU HONOR DAN SUASTA BISA JADI DPR
    BISA JADI BUPATI
    BISA JADI GUBERNUR
    BAHKAN BISA JADI PRESIDEN.

    kita bukan sapi perah
    kita bukan pelayan/ babu
    kita bukan budak
    kita para guru
    kita para sarjana
    kita para cerdik pandai
    kita para intelek tual
    kita bisa menjungkir balikkan negara ini. CAMKAN ITU
    TIDAK SEMUA GURU HONOR DAN SUASTA ITU LEMAH. ada yang kuat khairul tanjung itu guru honor suasta punya sekolahan dia.
    xaverius finansial mereka kuat banyak sekolah suasta yang lebih hebat dri negeri.
    untuk itu mari kita berjuang sama sama bergandeng tangan banyak guru honor dan suasta yang makmur. tetapi yang jadi permasalahan tanggung jawab negara tidak ada
    negara tidak adil
    negara lepas tangan
    negara tutup mata tutup telinga
    negara buta dan tuli
    negara hanya mementingkan pns saja
    Balas
    ALIMUDIN
    Komentar Anda sedang menunggu moderasi.
    3 Oktober 2014 pukul 00:00

    SAYA MENANGIS MENYAKSIKAN PARA ANGGOTA DEWAN yang tidak tidur semalaman yang saling lobi berjuang ada yang keluar ( Walk Out ) ada yang naik mimbar maju kepodium pimpinan sidang saling serang saling adu argumen bersuara lantang penuh emosional tinggi saling kejar dalam ruangan sidang saling gebrak meja. YaALLAH TUHAN alangkah indahnya itu kalau mereka seperti itu ketika membahas Udang- Undang guru honor dan suasta yang harus dibiayai oleh negara melalui APBN, APBDP, APBDK.
    TAPI SAYANG SERIBUKALI SAYANG MEREKA SEPERTI ITU KARENA membahas pemilihan pimpinan DPR yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat. mereka seperti itu untuk kepentingan elit partai merka sendiri.
    Balas
    ALIMUDIN
    Komentar Anda sedang menunggu moderasi.
    3 Oktober 2014 pukul 01:38

    SATUKAN PERJUANGAN, SATUKAN NIAT, SATUKAN TUJUAN, SATUKAN PERLAWANAN, SAMPAI NEGARA BERTANGGUNG JAWAB, SAMPAI NEGARA TIDAK BUTA DAN TULI, SAMPAI NEGARA TIDAK LEPAS TANGAN. YAITU SAMPAI NEGARA MEMBIAYAI SEMUA GURU HONOR DAN SUASTA TANPA TERKECUALI. MELALUI APBN, APBDP, APBDK. BERDASARKAN UMP.. DENGAN SEGALA CARA TANPA HARUS MENGEMIS, TANPA HARUS MENGIBA, TANPA HARUS BERDEMO, TANPA HARUS TURUN KEJALAN. MELAINKAN DENGAN CARA YANG ELEGAN, KITA TUNJUKAN KEKUATAN KITA. KITA ADU KEKUATAN. KAN BEGITU MAUNYA NEGARA INI.
    HARUS SALING UNJUK KEKUATAN DULU BARU DIPERHITUNGKAN.
    HARUS SALING JEGAL BARU TAU
    HAYO KITA KUAT KUATAN KATA PARA ELIT PARTAI
    KALAU BICARA PINTAR SEMUA, NORMATIP SEMUA, TIDAK JELAS SEMUA, TIDAK ADA KESIMPULAN, TIDAK ADA PANGKAL DAN UJUNGNYA,
    JANGAN PIKIRKAN APA YANG TELAH DIBERIKAN NEGARA TAPI PIKIRKANLAH APA YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA NEGARA.
    TIDAK USAH MENGAJARI PARA GURU HONOR DAN SUASTA TENTANG SEMBOYAN ITU, TIDAK USAH MENGAJARI PARA GURU HONOR DAN SUASTA TENTANG ARTI PATRIOTISME, CINTA TANAH AIR.
    MASALAHNYA ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA ITU DIMANA?, TIDAK ADA SAMA SEKALI, KEADILAN NEGARA ITU TIDAK ADA.

    HMM “DASAR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB”
    Balas
    ALIMUDIN
    Komentar Anda sedang menunggu moderasi.
    3 Oktober 2014 pukul 02:28

    PARA GURU HONOR DAN SUASTA SEBENARNYA TIDAK MEMPERMASALAHKAN GAJI,, BAHKAN TIDAK DIGAJIPUN MASIH BISA HIDUP. MASIH BANYAK REZEKI ALLAH, masih banyak karuniaNya yang lain.
    Tetapi dilain pihak negara memberikan segala kemewahan kepada PNS, memberikan segala kemudahan, memberikan segala pasilitas negara, askes, tunjangan, dan segala kemudahan dan kemewahan. itu yang tidak bisa diterima oleh para guru honor dan suasta.
    padahal pekerjaan sama bahkan beban kerja kadang lebih banyak guru honor dan suasta yang bekerja, yang aktip. hanya saja yang membedakan nasib.
    sementara negara menjadikan guru honor dan suasta hanya sebagai sapi perah, sebagai babu, sebagai budak, bahkan perlakuan negara kepada para guru honor dan suasta melebihi penjajah kejamnya.
    Balas

  37. jadi sopo yang salah,kita apa pemerintah, kita mau aja kerja jadi guru swasta yg gaji nya kecil ga manusiawi ujung ujungnya sakit hati di pecat tanpa alasan.pemerintah juga mau aja beri izin buka sekolah swasta dengan dalih membantu pendidikan nasional,tapi ujung ujungnya berpangku tangan memarjinalkan guru swasta.Memang gendeng hidup di negara ini,kasihan bung karno menagis di alam kubur. Pendapat orang bodoh,harusnya guru itu jangan ada pns atau non pns semuanya sama di mata pemerintah karena sama sama mencerdaskan anak bangsa.Dengan status pns seorang guru akan belagu dan cenderung malas dengan fakta tidak ada guru pns yang di pecat karena mengajar ga bener atau ga disiplin.tapi guru swasta pasti rajin-rajin karena setiap hari di awasi yayasan,kalau malas hari itu juga di pecat he…memang ga adil hidup di republik ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s