Category Archives: sertifikasi guru depag

Bagi Guru (Swasta) Bersertifikasi Angka Keramatnya adalah 24

Apakah benar, sekarang ini sekolah-sekolah swasta di antaranya sudah mulai menghadapi guru-guru swasta professional? Yaitu,  guru-guru swasta yang ternyata  mampu membuktikan kualitas keprofesiannya dengan memenuhi kualifikasi akademik, berkompetensi lengkap, bersertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Sehingga mestinya mereka lebih memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dibandingkan guru lainnya.

Jika memang demikian, maka para atasan baik pihak yayasan maupun pihak kepala sekolah swasta seyogianya tidak melakukan pengingkaran. Maksudnya, atasan harus menghargai dan memfasilitasi  keberadaan serta hak-hak mereka selayaknya seorang profesional. Tentu saja termasuk memberikan peluang besar kepada mereka untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam pelajaran.

 

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, honorer, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, leadership kasek, opini, pedoman sertifikasi guru, PENDIDIKAN, PNS, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas

Ujian Kompetensi Guru Lulus/Tidak Lulus Tak Terkait Penerimaan Tunjangan Profesi (?)

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik, Kemdikbud, Prof Dr Syawal Gultom, MPd, pejabat yang menangani urusan sertifikasi guru ini menampik isu, bahwa pemerintah  akan menggelar ujian sertifikasi ulang. Akan tetapi, pemerintah akan menggelar ujian untuk seluruh guru secara nasional khusus untuk pemetaan.

Lebih jauh beliau mengatakan, ujian yang rencananya digelar di bulan Juli 2012 ini ujian untuk pemetaan kualitas dan kemampuan guru secara nasional. Ini berbeda dengan ujian sertifikasi guru dan ujian ini diikuti oleh semua guru. Nanti dengan adanya ujian pemetaan ini akan  terlihat semua, bagaimana kondisi kualitas guru di seluruh Indonesia baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum.

Ini kan langkah awal pemerintah untuk menerapkan program pengembangan kapasitas guru. Sehingga, sebelum melaksanakan program tersebut, pemerintah harus melakuan pemetaan kualitas guru. Dengan cara apa? Ya dengan cara ujian ini. Kalau ujian sertifikasi kan tidak diikuti oleh semua guru.

Jika hasilnya sudah ada, maka pemerintah akan jelas mengetahui, materi apa saja yang patut dikembangkan bagi para pendidik. Rencananya sekitar 2,6 juta guru yang akan mengikuti ujian ini. Diikuti oleh semua guru mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Bentuk atau format soal yang akan digunakan dalam ujian ini adalah format soal pilihan ganda.

Ini Sumber Beritanya

1 Komentar

Filed under artikel, BERITA, catatanku, informasi, kebijakan pemerintah, PENDIDIKAN, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, Uncategorized

Guru-Guru Gembira Lagi Karena RAPBN 2010 Presiden Naikkan Tunjangan Profesi Guru

Presiden Usai Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meninggalkan gedung Nusantara I, kompleks DPR, Jakarta usai memberikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-65 RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD, Senin (16/8/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Para guru di Indonesia pantas menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Siang ini dalam penyampaian Pidato Nota Keuangan dan Pengantar RAPBN 2011 di Gedung MPR/DPR Senayan, Senin (16/8/2010) siang, Presiden mengungkapkan komitmen Pemerintah untuk menaikkan tunjangan profesi guru.

Kenaikan tunjangan ini melengkapi kebijakan kenaikan gaji guru pegawai negeri sipil sebesar 10 persen pada tahun 2011, seperti yang telah diungkapkannya dalam bagian awal pidatonya. Pemerintah pun bakal memberikan gaji ke-13 pada tahun anggaran  yang sama.

Kenaikan tunjungan profesi guru tercatat mencapai besaran 56 persen, dari sebelumnya Rp 6,1 triliun pada APBN-P 2010, naik menjadi Rp 17,1 triliun. “Selain untuk melanjutkan kebijakan untuk memberikan tambahan penghasilan, bagi guru PNS SD yang belum memperoleh tunjangan profesi guru, pada tahun depan kita juga masih menganggarkan dana tunjangan tambahan penghasilan guru sebesar Rp 3,7 tiliun,” demikian ungkap Presiden.

Dikatakan Presiden, dengan peningkatan kesejahteraan guru ini, para guru diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya. “Demikian pula pada tahun 2011 mendatang, kita juga masih mengalokasikan dana insentif daerah bidang pendidikan sebesar Rp 1,4 triliun,” ungkap Presiden lagi.

Sebelumnya, Presiden mengatakan, dengan kenaikan gaji bagi PNS sebesar 10 persen, maka guru berpangkat terendah dengan gaji Rp 2.496.100 bertambah menjadi Rp 2.654.000 per bulan.

<!–/ halaman berikutnya–>

Penulis: Suhartono   |   Editor: Glori K. Wadrianto

12 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, hari guru, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, PENDIDIKAN, PNS, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, yayasan

Panitia Sertifikasi guru Rayon 15 Universitas Negeri Malang Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio 2010 Jenjang Dikmen

Pengumuman Hasil Penilaian Portofolio 2010 Jenjang Dikmen

June 25th, 2010
Pengumuman hasil penilaian portofolio pada Sertifikasi Guru 2010, untuk jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, Pengawas). Pengumuman ini selain kami tayangkan lewat web ini juga kami sampaikan secara resmi melalui surat dan fax ke Kantor Dinas Pendidikan masing-masing kota.

Silahkan mendownload file berikut ini (format PDF):

3 Komentar

Filed under BERITA, pedoman sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru, ponorogo, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas

Peraturan Menkeu No. 101/PMK.05/2010, tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS
GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
5. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
6. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
7. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
10. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai, yang selanjutnya disebut SPP Belanja Pegawai, adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran belanja pegawai kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya.
11. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.
13. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP, adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
14. Daftar Pembayaran Perhitungan adalah daftar yang dibuat oleh PPABP dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat besaran uang Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima penerima hak.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
16. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.
17. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur:
a. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
b. Tunjangan Khusus Guru dan Dosen; dan
c. Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
BAB III
ALOKASI DANA
Pasal 3
(1) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga yang membawahinya.
Pasal 4
Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.
BAB IV
BESARAN TUNJANGAN
Pasal 5
1. Tunjangan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Profesi bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
3. Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Tunjangan Khusus bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
5. Tunjangan Kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kehormatan bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor Pegawai Negeri Sipil.
BAB V
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pasal 6
(1) Tunjangan Profesi diberikan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.
(2) Tunjangan Khusus diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.
(3) Tunjangan Kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan.
(5) Terhadap Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas per seratus) dan bersifat final sedangkan untuk Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan.
(6) Pembayaran Tunjangan Profesi pada Kementerian Pendidikan Nasional yang diperbantukan di Kementerian Agama dan disertifikasi oleh Kementerian Agama, dibebankan pada DIPA Kementerian Agama dan sebaliknya.
(7) Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan tidak termasuk pengertian tunjangan yang dapat dibayarkan sebagai tunjangan bulan ketiga belas.
(8) Permintaan pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan diajukan secara terpisah dari gaji induk.
Pasal 7
Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan dihentikan apabila Guru/Dosen/Profesor yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
BAB VI
PROSEDUR PENGAJUAN SPP, PENGAJUAN SPM, DAN
PENERBITAN SP2D
Pasal 8
(1) PPABP menyampaikan Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dan disertai dokumen pendukung, kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
(2) Dokumen pendukung Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran Tunjangan Profesi:
1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
2. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama tentang penetapan atau pemberhentian Guru dan Dosen penerima tunjangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
4. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan sebagai Guru/Dosen;
5. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ), yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
6. SPTJM; dan
7. SSP PPh Pasal 21.
b. Pembayaran Tunjangan Khusus:
1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
2. Fotokopi Keputusan Penugasan di Daerah Khusus yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan pada saat pertama kali Guru/Dosen mendapatkan tunjangan;
3. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan;
4. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
5. SPTJM; dan
6. SSP PPh Pasal 21.
c. Pembayaran Tunjangan Kehormatan:
1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
2. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
3. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan sebagai profesor;
4. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
5. SPTJM;
6. SSP PPh Pasal 21.
(3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(5) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian terhadap Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam pengajuan SPP-LS kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
Pasal 9
(1) PPK menyampaikan SPP-LS dan dokumen pendukung secara lengkap dalam rangkap 2 (dua) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
(2) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-LS dan dokumen pendukungnya.
(3) Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
a. Kesesuaian antara perhitungan dalam Daftar Pembayaran Perhitungan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung SPP;
b. Ketersediaan pagu belanja berkenaan dalam DIPA;
c. Memeriksa kebenaran Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama tentang penetapan/ pemberhentian Guru, Dosen, atau Profesor penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan serta memeriksa kebenaran Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen; dan
d. Meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21.
(4) Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penanda Tangan SPM membuat dan menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS.
(5) SPM-LS ditujukan kepada penerima tunjangan (Guru/Dosen/Profesor) melalui rekening masing-masing.
(6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.
Pasal 10
Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS disertai ADK SPM-LS kepada KPPN dengan dilampiri:
a. SPM-LS Tunjangan Profesi:
1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi;
2. Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
3. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama tentang penetapan atau pemberhentian Guru dan Dosen penerima tunjangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
5. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan sebagai Guru/Dosen;
6. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
7. SPTJM; dan
8. SSP PPh Pasal 21.
b. SPM-LS Tunjangan Khusus
1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Khusus;
2. Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
3. Fotokopi Keputusan Penugasan di Daerah Khusus yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan pada saat pertama kali Guru/Dosen mendapat tunjangan;
4. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan;
5. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
6. SPTJM; dan
7. SSP PPh Pasal 21.
c. SPM-LS Tunjangan Kehormatan
1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Kehormatan;
2. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
4. Asli SPMT yang dilampirkan diawal penugasan sebagai profesor;
5. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
6. SPTJM; dan
7. SSP PPh Pasal 21.
Pasal 11
Penerbitan SP2D dilaksanakan setelah diterimanya SPM-LS Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
(1) Tunjangan Profesi bagi Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang lulus Sertifikasi Pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
(2) Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen di lingkungan Kementerian Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
(3) Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
(4) Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di daerah khusus yang dibebankan pada anggaran pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bersifat final.
(5) Pembayaran tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan sejak tanggal 8 Juni 2009.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2010
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 236

Lampiran…………..

Lampiran I…………

Lampiran II………..

42 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, Domnis, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, um malang, yayasan

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU [RA/Madrasah/Sekolah] DALAM JABATAN – TAHUN 2010 LPTK PENYELENGGARA : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Data selengkapnya klik di sini

Untuk Indonesia, klik ini.

Terimakasih semoga manfaat.

2 Komentar

Filed under BERITA, calon guru, catatanku, GURU, guru dan calon guru, guru honorer, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, yayasan

Masedlolur Dinyatakan Salah oleh Penanggung Jawab Sertifikasi Guru PMPTK sertifikasiguru.org sertifikasiguru@sertifikasiguru.org

Mula-mula Masedlolur menerima komentar sebagai berikut:

Budi.ES.
budi_es2000@yahoo.com

2010/01/21 at 20:48

Guru yang berijazah S1 PAI yang mengajar kelas, apakah bisa ikut sertifikasi di Diknas ?
Adakah aturannya Guru PAI mengajar kelas?
Kalau menurut saya semua guru yg berijazah S1 PAI sertifikasinya harus di Depag.

Kemudian dijawab oleh Masedlolur sebagai berikut:
masedlolur
eddy_soejanto@yahoo.co.id

2010/01/23 at 06:03 | In reply to Budi.ES..

Yth Budi ES, guru tsb PNS atau bukan? Kalau PNS aturannya jelas, tetapi kalau non PNS, mengajar di TK/RA/BA/TA atau di SD/MI, meskipun S1-PAI terpaksa menjadi peserta sertifikasi sebagai guru kelas. Terimakasih.

Jawaban Masedlolur itu dianggap salah, dan ditanggapi sebagai berikut:

Penanggung jawab Sertfikasi Guru PMPTK
sertifikaiguru.org
sertifikaiguru@sertifikasiguru.org
125.165.140.223
2010/02/09 at 22:59 | In reply to masedlolur.

Yth.
Untuk Pemilik blog yg menjawab pertanyaan dari Bpk Budi ES. Kami luruskan ya karena jawaban yang anda berikan tidak benar.
Jawaban yang benar adalah Sesuai dengan Surat edaran bersama Sekjen Depag dengan Dirjen PMPTK. Disebutkan bahwa semua guru agama baik yang mengajar di sekolah binaan Depdiknas atau Depag. dan guru yang mengajar disekolah madrasah maka sertifikasi guru dilaksanakan di Depag bukan di Depdiknas ini berlaku bagi PNS (NIP 13… atau NIP 15…) maupun Non PNS.
Sementara itu Bpk Budi, S1 nya PAI harus dilihat dari SK mengajar disekolahnya, apakah bpk Budi mengajar matapelajaran bukan agama (untuk jenjang SMP/SMA/SMK) dan guru kelas (untuk jenjang TK/SD) atau hanya mengajar agama saja.
Jika pak Budi mengajar selain agama dan mengajar di sekolah binaan Kemendiknas maka walaupun S1 bpk adalah PAI baik PNS maupun Non PNS (GTY), bapak harus disertifikasi oleh Kemendiknas bukan oleh Depag.
Jenis matapelajaran yang disertifikasi tergantung dari pilihan guru masing-masing selain guru agama tentunya (matapelajaran untuk jenjang SMP/SMA/SMK, guru kelas untuk jenjang TK/SD).
khusus untuk jenjang TK/SD yang disertifikasi adalah sebagai guru kelas karena tanggung jawab guru TK/SD adalah terhadap keseluruhan kelas, dalam arti guru tersebut mengajar semua matapelajaran pada satu kelas (tidak hanya 1 matapelajaran). dan bukan karena pak Budi SI-PAI Non PNS

Jadi pernyataan “tetapi kalau non PNS, mengajar di TK/RA/BA/TA atau di SD/MI, meskipun S1-PAI terpaksa menjadi peserta sertifikasi sebagai guru kelas” ADALAH SALAH/ TIDAK BENAR
TIDAK ADA KETERPAKSANAAN DALAM MEMILIH MATAPELAJARAN YANG INGIN DIPILIH OLEH GURU UNTUK DISERTIFIKASI.
Topologi kurikulum yang berlaku pada jenjang TK/SD yang berbeda dengan SMP/SMA/SMK itu yang menyebabkan jenis pilihan bidang yang ingin disertifikasi berbeda. untuk guru TK/SD disertifikasi sebagai guru kelas dan akan bergelar guru profesional di bidang guru kelas, dan bagi guru SMP/SMA/SMK disertifikasi sebagai guru matapelajaran dan akan bergelar guru profesional dibidang matapelajaran yang telah disertifikasi tersebut.
Jadi bukan karena guru tsb PNS atau Non PNS atau Latar Pendidikan (masih diperbolehkan jika guru tsb berbeda antara bidang studi yang akan di sertifikasi dengan latar belakang pendidikan hal ini karena guru-guru belum siap, namun diusahakan serumpun dengan mapel yang dipilih untuk disertifikasi). Jika mapel yang dipilih untuk disertifikasi linier dengan latar pendidikan maka sangat menguntungkan di skor penilaian portofolio.

Disarankan untuk bpk/ibu guru yang memiliki pertanyaan dapat langsung mengirimkan email ke alamat email yang terdapat pada buku 1 pedoman sertifikasi guru atau Kontak Kami yang ada diwebsite sertifikasiguru.org atau dapat melalui chat online yang ada di website resmi sertifikasi guru.
terimakasih
PMPTK

Bagaimana menurut Anda, handaiku?

9 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, opini, pedoman sertifikasi guru, pedoman sertifikasi guru 2009, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, petunjuk teknis sertifikasi guru 2009, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, sertifikasi guru, sertifikasi guru 2009, sertifikasi guru depag, sertifikasi guru diknas, ujian nasional, um malang, yayasan