Category Archives: inpassing guru swasta

2013, TUNJANGAN GURU NON-PNS AKAN DITANGANI OLEH PUSAT

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengharapkan proses pencairan TPP guru non-PNS langsung dari pusat ke rekening guru. Jumlahnya lumayan besar, mencapai Rp7 triliun.

Dana tunjangan guru ini dulunya disalurkan langsung oleh pusat ke rekening guru, dengan adanya otoda menjadi didekonsentrasikan ke daerah dengan ditransfer ke rekening daerah.

Mekanisme pencairan dana TPP diharapkan akan dikembalikan seperti semula, disalurkan langsung oleh pusat ke rekening guru, kata Nuh menjawab JPNN di Kemdikbud, Kamis (3/1).

15 Komentar

Filed under BERITA, catatanku, GTT, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, INFO, informasi, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, motivasi, opini, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, Uncategorized, yayasan

PP Honorer, PTT, GTT, Terbit Tuntas Juni 2010|Yang Tidak Masuk Database, tapi Bekerja di Bawah Tahun 2005 dan Belum Berusia 46 Tahun, akan Diseleksi Tahun 2011.

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni 2010 mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Minggu (15/5).

Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.

“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni 2010 depan tim sudah bisa turun ke lapangan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober 2010 mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni2010 , DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya. (esy/jpnn)

332 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, lowongan cpns 2010, lowongan pekerjaan, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN, penerimaan cpns, PNS, ponorogo, produk hukum, Uncategorized, yayasan

Tak Sekedar Janji Terbukti DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

Wuah… DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 3.335 dari total 3.507 guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara itu, sebanyak 172 guru tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat. Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS.

“Sudah tiga tahun ini kami terus memproses secara administrasi guru PTT menjadi CPNS. SK (Surat Keputusan) pengangkatan mereka sebagai CPNS telah keluar,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Selain penerbitan SK Gubernur, Disdik juga mengeluarkan SK penempatan mengajar mereka di sekolah-sekolah negeri milik Pemprov DKI mulai tingkat SD hingga SMA.

“Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya guru yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS,” kata Taufik.

Taufik menambahkan, selama proses administrasi para guru tersebut tetap mengajar di sekolah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 172 guru PTT tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena usia mereka melebihi persyaratan usia pengangkatan guru PTT menjadi PNS, yakni sekitar 46 tahun. “Saya minta maaf, karena sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat menjadi CPNS,” kata Taufik.

Namun meskipun tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dari Pemprov DKI, para guru tersebut tetap mendapatkan tunjangan peningkatan penghasilan (TPP) kesra setiap bulan. Taufik menyebut, pihaknya meminta tambahan tenaga pengajar atau guru di sekolah negeri karena jumlahnya yang masih kurang ditambah ada sejumlah sekolah baru yang sedang dibangun Dinas Pendidikan.

Selain itu, dari 2010 hingga 2015 banyak guru senior yang memasuki masa pensiun dan jika tidak segera diganti maka akan ada kekurangan guru sehingga dikhawatirkan menurunkan  kualitas pendidikan.

Masedlolur : demikian DKI, lalu bagaimana provinsi yang lain???

6 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, Domnis, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, lowongan pekerjaan, motivasi, opini, PAIKEM, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, psg, SERTIFIKASI, yayasan

SURAT TERBUKA BUAT PRINGADI, PARA MURID, DAN WALI MURID

[Klub Guru Indonesia] Surat Terbuka: Dari Seorang Guru Tentang Hati Guru :)

Jum, 2 April, 2010 18:23:17
Dari:
Mohammad Ihsan <ihsan@igi.or.id>

Tambah ke Kontak
Kepada:    klubguruindonesia@yahoogroups.com

Dear all,
Mbak Faradina Izdhihary, seorang guru, menulis di dinding Facebook saya. Saya forward ke milis ini karena saya ingin Anda membaca tulisannya. Saya juga tak merasa perlu minta ijin dengan penulisnya, karena judulnya saja sudah jelas: SURAT TERBUKA.

Salam takdhim,
/MI

************ *
Dari Seorang Guru tentang Hati Guru

: di notes ISU GAJI PNS NAIK > 100 % Pringadi mengomentari kalau gaji BPK layak besar sebab mereka datang jam 8, pulang jam 5 sore, telat gaj dipotong, sedang guru kalau malas ngajar ngasih tugas muridnya buat ngerangkum.

Mewakili para guru, Pring….. aku menolak, aku tidak terima, sebagai guru rasanya kehormatan kami tertampar. Apalagi kamu menjadi seperti sekarang tak pernah dan tak akan bisa tanpa jasa guru.

Adalah pendapat umum, bahwa pekerjaan guru itu ringan, saat libur sekolah, guru juga libur panjang. Sudahkah Anda melihat dari dekat bagaimana seorang guru yang benar-benar guru menghabiskan berjam-jam waktunya untuk menyiapkan materi pembelajaran, tugas untuk siswa, mengoreksi pekerjaan siswa, dan kemudian menyiapkan perbaikan untuk siswanya. Pekerjaan kami yang itu, tak pernah kami catatakan sebagai lembur yang layak dihargai dengan uang lembur. Apakah ada pekerjaan lain yang dalam pekerjaannya dipenuhi dengan doa-doa untuk orang yang dilayaninya, air mata keprihatinan, rasa cinta kasih yang kuat, dan hubungan silaturrahmi yang tak putus, selain pekerjaan guru? Barangkali ada yang menyisakan jasa tak terputus semisal dokter.

Adalah sangat menyakitkan menggebyah ubyah, menyamakan semua guru dengan knerja yang ditulis oleh Pringadi. Berapa persen jumlah guru yang demikian? Pring… aku yakin, andai pada guru juga diterapkan sistem penggajian yang sangat manusiawi, dan menghargai tingginya nilai ilmu (bandingkan dengan di Singapura, gaji guru tertinggi, jauh lebih tinggi dari bankir atau lawyer sampai masa kerja 12 tahun), maka penerapan punishment yang ketat saya yakin juga akan diikuti kinerja yang tinggi.

Pring… Sayang, pernah kamu tanya berapa gaji guru SD-mu dulu? Pernah kamu tanya, cukupkah mereka hdup layak dan membiayai putra-putri mereka hingga perguruan tinggi? Kita coba hitung-hitungan matematika ya. Kamu kan dulu pernah masuk jurusan Matematika ITB meski cuma setahun, pernah menjuarai olimpiade Matematika (aku berani bersumpah, di situ peran gurumu takkan bisa kau hapus hingga kiamat sekali pun).

Ambil contoh gaji tertingg guru SD mu golongan III -c, sebab banyak guru SD dulu menjadi PNS dgn ijasah SPG. Gajinya kira-kira kalau sekarang ya 2.600.000 gitu ya. Anak dua. Sekolah semua. Anggap biaya kedua anaknya sebulan paling banter 700 ribu (termasuk uang transpot, penggandaan tugas, dsb). Biaya hidup untuk konsumsi sehari-hari per bulan kira-kira 10.000 X 4 orang X 30 hari = 1.200.000. bberart sudah berkurang 1.900.000. Ini belum kehitung bayar listrik, telpon, transport ke sekolah yang kira-kira sebulan mnimal 500.000. Jadi sudah kepotong 2.400.000. Tinggal berapa, Pring? Rp 300.000. Sementara kami mungkin harus membayyar cicilan rumah, sepeda motor bukan untuk bermewah-mewah tetapi benar-benar karena kami membutuhkan.

Jangan salahkan kami, bila di antara kami banyak yang berpikir banyak bagaimana harus menambah penghasilan di luar mengajar? Ini kami yang PNS, bagaimana dengan yang non-PNS. Aapakah kami layak digaji jauh lebih rendah dibandingkan PNS lain hanya karena anggapan kami bekerja seenak sendiri, kinerkja kami rendah, gak berkualitas, atau karena jumlah kami terlalu banyak? Atau karena tanggung jawab kami tak mengandung resiko besar seperti jaksa, polisi, atau bagian perpajakan? Atau karena pekerjaan kami bukan pekerjaan produktif yang menghasilkan keuntungan seperti pertambangan atau perum/BUMN lain?

Sakit sekali rasanya. Bukan… bukan maksud kami menuntut gaji besar, Pring. Andai kamu, pembaca semua, para murid, para orang tua wali murid tahu, betapa kami mengajar dilandasi perasaan cinta yang berlimpah-limpah, disertai doa dan harapan yang bermekaran meski kadang dilipiuti kecemasan atas keberhasilan anak-anak didik kami, Kalian akan mengerti bahwa KEBERHASILAN murid-murid kami adalah BAYARAN TERTINGGI yang tak ternilai bagi kami. Kami cukup bahagia, kami akan bersyukur ribuan kali bila melihat atau mendengar nama murid kami disebut orang, berhasil menjadi sukses dan menjadi orang baik. Demi Allah, saya menangis menuliskan bagian ini.

Jangan salhakan kami semata dengan tuduhan kami tak memiliki kinerja tinggi. Bila pun ada keraguan atas kompetensi kami, seharusnya pemerintah dan masyarakat ikut bertanggung jawab untuk membantu kami meningkatkannya hingga kami mampu memberikan pelayanan terbaik pada para murid. Menjadi ujung tombak dalam menyiapkan generasi muda, penerus perjuangan bangsa yang berkualitas.

Pernahkah Anda berpikir bahwa kami masih terus dan terus butuh untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengajar kami. Di luar sana, kemajuan teknologi, informasi, melesat-lesat, sedang kami hanya berkutat pada buku-buku paket seadanya. Saat suami saya bertugas di Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi SD yang mengajukan anggaran pembangunan gedung baru atau pembangunan SATAP(SD smp satu atap), saya menangis mendengar ceritanya, saya tersedu melihat foto-fotonya. Teman-teman guru kami mempunyai tanggung jawab moral sangat besar untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, dalam kondisi sangat memprihatinkan, serba kekurangan. Tetapi keikhlasan teman-teman kami itu luar biasa. Banyak yang sudah IV-a ke atas, hampir pensiun, belum mendapat jatah sertfikasi.

(maaf saya terpaksa menangis lagi. Ya Robb, berilah balasan terbaik atas keikhlasan teman-teman guru mengajar di daerah terpencil itu dengan pwrhitungan- Mu yang jauh lebih adil)

Nah… bagaimana mungkin kami mampu meningkatkan kompetensi, misal kuliah lagi, melakukan penelitian, bila dana tak ada. Waktu mungkin bisa ditata, tetapi bila pada saat yang sama kami masih harus memikirkan perekonomian keluarga kami, apakah kami sanggup?

Pring… dan Pembaca yang budiman, sungguh maafkan. Banyak rumor yang beredar bahwa orang yang memilih profesi guru adalah masyarakat kelas dua, yang kemampuan nya kalah jauh dengan mereka yang memilih profesi lain seperti dokter, akuntan, peneliti, teknokrat, dan sebagainya. Lebih tegasnya, yang masuk PTK (perguruan tinggi keguruan) itu anak-anak yang kurang pandai. Mungkin benar. Tapi tak seluruhnya. Masih banyak juga yang memilih jadi guru karena panggilan nurani. Mengapa? Sebab gaju guru tak segede gaji profesional lainnya. Menyedihkan sekali.

Bila saja, profesi guru dihargai seperti di Singapura atau Malaysia atau negara lain, maka anak-anak pandai, high quality akan berbondong-bondong masuk PTK, dan kelak akan muncul guru-guru yang hebat. Tapi beranikah dan mampukah pemerintah mengambil kebijakan ini? Saat kuliah di NTU Singapura (berkat beasiswa PMPTK dan BPKLN, terima kasih untuk kedua lembaga tersebut), saya mendengar, bahkan berbincang-bncang langsung dengan beberapa bankir dan lawyer yang memilih pindah profesi jadi guru. Disini mana ada, yang ada malah sebaliknya sebab gaji guru ya demikianlah adanya.

sungguh, sekali lagi, tulisan ini tak hendak dan tak ingin memberontak apalagi menuntut gaji kami para guru, dinaikkan sejajar dengan gaji PNS di perpajakan atau kejaksaan. Alhamdulillah kami lebih terjaga dan aman dari godaan korupsi karena memang tak ada yang bisa kami korupsi. Kalaupun ada itu adalah waktu. Bahkan untuk menjual LKS yang sangat dibutuhkan oleh siswa, seringkali kami dapat protes dari orang tua. Padahal LKS 1 buku maksimal 10.000, masa pembayaran satu semester 6 bulan, kami biasanya harus melunasi dulu di awal. Berapa sih keuntungan kami bila dibandingkan dengan kewahjiban kami melunasinya, belum terhitung siswa yang tidak membayar dengan berbagai alasan. Tak jarang kami berikan buku itu cuma-cuma.

Pringadi, Sayang….aku jadi ingat gurauanku dengan beberapa teman saat hari guru, sambil mentertawakan nasib Oemar Bakri, kami meringis mendengar hymne guru. Pantas nasib guru melas, wong hymnenya saja melas. Maka sambil bergurau, kami berseloroh, ganti ya hymnenya , “Guru juga manusia…..” dengan gaya ngerok gitu deh.

Penutup tulisan ini, selalu ingatlah salah satu kunci keberhasilan menuntut ilmu yang diajarkan oleh guru TK-mu, “Hormati gurumu, sayangi teman…..,”

Untuk rekan guru, saya percaya sepenuhnya, seperti juga saya menjalankan tugas keguruan saya, menjadi guru adalah pilihan, panggilan hati. Insya Allah gaji yang kita terima itu berkah, dan Allah akan mencukupkan. Bukankah kita seringkali masih harus sangat bersyukur meskipun juga sambil menangis bila membandingkan nasib kita dengan teman-teman guru non-PNS?

Namun, bila saya tulis sebuah kesaksian, teman SMA saya bapak dan ibunya adalah guru SD, keduanya PNS. Namun ketiga anaknya hanya berpendidikan sampai SMA sebab tak cukup biaya untuk menguliahkan. Mereka butuh kredit rumah dan sepeda motor. Adakah yang mau merenungkan betapa kami para guru bekerja sepenuh kemampuan pikiran dan tenaga, juga doa-doa dan cinta untuk para murid (anak orang lain), namun di sisi lain kami harus meringis sebab anak-anak kami tak mampu mengenyam pendidikan tinggi seperti yang kami ajarkan pada murid-murid kami????

Addition, bukan rahasia bila di antara kami mampu menguliahkan anak-anak kami, karena kami menyekolahkan SK kami ke BRI, BNI, atau Mandiri? hehehe coba siapa yang tidak melakukannya? Angkat tangan teman-teman. ..?

2 Komentar

Filed under artikel, BERITA, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, motivasi, opini, pembelajaran, PENDIDIKAN

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

Oleh: Eddy Soejanto*)

Hari demi hari ke depan ini, bagi para guru kelas terakhir bagaikan mempersiapkan babak final sebuah pertandingan antara para siswa dengan musuh tangguh senilai rata-rata 5,50 yang dapat menyebabkan mereka lulus atau gagal menempuh UN.

Fenomena itu memang bisa membuat gentar jiwa guru-guru, mengingat akuntabilitas mereka dipertaruhkan dalam mengalahkan nilai rata-rata 5,50. Sebab, hasilnya akan dikaji dan kalau dinyatakan gagal akan segera diadili oleh masyarakat pemangku kepentingan pendidikan.

Apabila diasumsikan besarnya jumlah pendaftar siswa baru signifikan dengan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, maka kegagalan siswa lulus UN di suatu sekolah akan menyebabkan berkurangnya jumlah pendaftar siswa baru. Namun, apakah demikian itu cara yang tepat mengukur akuntabilitas guru pngampu mata pelajaran ujian nasional di kelas terakhir?

Harus diingat, bahwa mutu keluaran pendidikan suatu sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik, harus merupakan hasil kinerja kolektif warga sekolah, bukan hasil dari aksi-aksi  individual guru matapelajaran UN di kelas terakhir.

Karena itu, selama budaya kerja sama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, sudah merupakan kebiasaan hidup sehari-hari bagi warga sekolah, maka tidak ada yang perlu dicemaskan ihwal keberhasilan atau kegagalannya.

Tetapi bila hal-hal tersebut tidak dapat berlangsung, tentu saja beban berat harus disandang sendiri oleh guru mata pelajaran UN, jika ada kegagalan. Sebaliknya, kebanggaan pasti akan membesar di kepala, jika keberhasilan yang didapat. Semuanya benar-benar menjadi tanggung-jawab guru seorang diri. Sayangnya, bukan yang begini yang diinginkan!

Di sisi lain, keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah di bidang akademik, wajar bila secara transparan diaktualisasikan sebagai akuntabilitas sekolah kepada para pemangku kepentingan. Informasinya akan lebih banyak disorot oleh masyarakat ketika mereka meneropong pengumuman hasil lulusan. Tentunya yang benar-benar diharapkan adalah hasil kelulusan seratus persen. Baru setelah itu, syahwat keingin-tahuan mereka disalurkan guna mengakses nilai hasil  ujian nasional (HUN) yang diperoleh para lulusan.

Berbeda dengan para siswa SMP/MTs, HUN tidak begitu menentukan nasib para siswa lulusan   SMA/MA atau SMK. Yang teramat penting bagi mereka adalah status kelulusannya, bukan besarnya HUN yang diperoleh. Terutama bagi lulusan SMA/MA atau SMK yang ingin kuliah di perguruan tinggi.

Kenyataannya memang hampir semua perguruan tinggi (PT) tidak menyeleksi calon mahasiswa baru berdasarkan HUN tersebut. Bagi para guru, perlakuan PT terhadap HUN ini dirasakan sangat menyakitkan. Karena bagaimana pun upaya keras para guru membimbing para siswanya agar tangkas melompati ketinggian nilai rata-rata minimal 5,50 sebagai persyaratan untuk lulus, sama sekali tidak mendapatkan penghargaan yang memadai dari kalangan PT.

Menurut Jahja Umar, Ph.D (Alternatif Kebijakan Ujian Akhir Persekolahan, dalam Jurnal Gentengkali, volume 3, tahun 2001, hal. 22) penyelenggaraan UN sudah memenuhi fungsi utamanya, meliputi: quality control, motivator, public accountability,  selection, screening, streaming, diagnostic tool, feed-back to the system.

Dari hasil analisis statistik yang diperoleh, tentunya pemerintah telah menjadikannya sebagai sarana mengevaluasi sistem maupun kebijakan yang telah diambil, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan UN.

Berangkat dari pendapat tersebut, penolakan PT terhadap HUN SMA/MA atau SMK sebagai syarat menjadi mahasiswa baru, perlu dipertanyakan. Karena orangtua siswa sebagai pemangku kepentingan pendidikan punya hak diberitahu alasannya. Apakah penolakan tersebut disebabkan pihak PT menilai bahwa HUN dinyatakan tidak valid dan tidak reliabel? Jika jawabnya ya, lalu untuk apa diselenggarakan UN?

Sampai saat ini, ruang publik yang bisa dimanfaatkan barulah berisi informasi hasil-hasil HUN di tiap-tiap sekolah. Sedangkan hasil analisis instrumen tes-nya sendiri hanya dipublikasikan terbatas di kalangan birokrasi pendidikan, sembari mengesampingkan para praktisi dan pemerhati untuk mendapatkan informasi yang seimbang.

Ampun pemerintah, kapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan  kewenangannya yang begitu luas, dapat membuat HUN SMA/MA atau SMK tidak hanya difungsikan sebagai syarat kelulusan.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, Kota Reyog, kurikulum, kurikulum dan pendidikan, leadership kasek, motivasi, opini, PAIKEM, pedoman sertifikasi guru, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, ujian nasional, yayasan

Ujian Nasional: Beraninya Menyoal Bukan Menghadapi

Ujian Nasional: Beraninya Menyoal Bukan Menghadapi

Oleh: Eddy Soejanto*)

Meskipun sudah sedemikian jauh, dan semakin dekat dengan hari H, ternyata masih belum reda juga pertikaian pendapat antara masyarakat melawan pemerintah (Depdiknas) menyoal ujian nasional (UN). Ini cukup merisaukan. Terlebih lagi, bagi siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam pertikaian itu, belum pasti mampu menjamin selekasnya membawa UN ke arah peningkatan kualitas pendidikan dengan tercapainya seluruh standar nasional.

Ampun pemerintah, kalian selalu mengatakan bahwa pelaksanaan UN tidak terlepas dari  tujuan menstandarisasikan kualitas lulusan yang diharapkan secara signifikan dapat bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan.

Di lain pihak, kerisauan berbagai elemen masyarakat mengaktualisasikan wujud ketidak-setujuan mereka dengan menggelar berbagai unjukrasa. Sebab, menurut mereka peranan nilai-nilai hasil UN sebagai nilai-nilai yang paling menentukan  dalam mempertimbangkan  hak para siswa untuk lulus atau menamatkan sekolahnya, telah melanggar pasal 58 dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

Simak saja pendapat para pakar pendidikan kita. Kebijakan ujian nasional mencerminkan sikap pemerintah yang sekadar mau hasil, padahal banyak hal yang masih dipertanyakan terkait dengan ujian nasional (Winarno Surakhmad).

Atau dari HAR Tilaar yang menolak pernyataan pemerintah, bahwa ujian nasional akan memicu peserta didik berusaha lebih keras dan mengenyahkan  budaya lembek. Beliau menegaskan bahwa watak lebih terkait soal moral dan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan, bukan sebatas mengetahui mata pelajaran yang di-UN-kan.

Ujian nasional secara sistematis menciptakan penghambat bagi anak didik untuk meneruskan ke jenjang berikutnya hanya karena keharusan memenuhi nilai ujian nasional tertentu yang dipakai sebagai acuan kelulusan.

Terlepas dari hasil akhir yang akan dicapai oleh persoalan di atas, yang jelas hari-hari ke depan  adalah hari-hari tersibuk bagi para guru di kelas terakhir. Mereka pasti berupaya keras untuk memicu semangat belajar dan memacu peningkatan kemampuan siswanya agar pada saatnya nanti dengan mudah melewati nilai minimal UN, ketimbang menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih menjamin akan kemampuan siswa menanamkan pengetahuan, pemahaman dan penerapan ilmu secara awet.

Lagi-lagi guru dipaksa untuk lebih banyak menggunakan metode drill. Karena solusi inilah yang paling favorit sejak ujian nasional masih bernama ebtanas. Para guru hanya dituntut memberikan cara penyelesaian atau cara menjawab sebanyak mungkin soal pilihan ganda yang pernah diujikan pada ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya, tanpa perlu berpayah-payah menyampaikan pendalaman materinya. Kemudian menjelang ujian nasional diadakan uji coba terakhir yang sekaligus sebagai prediksi dari soal-soal UN yang bakal keluar.

Sudah sejak lama kita pahami, bahwa kegiatan tersebut merupakan ciri khas lembaga-lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan sudah selayaknya berlangsung di sana, karena memang tujuan para siswa memasukinya bukan demi mendalami pelajaran sekolah.

Mereka selalu tergiur oleh promosi bimbel dengan banyaknya peserta yang diterima di perguruan tinggi, sambil menonjolkan kehandalan para tutornya yang katanya memiliki kepakaran dalam membuat trik-trik sampai jurus-jurus gambling, yang konon dapat digunakan untuk mengerjakan soal-soal sesulit apapun secara cepat dan tepat jawabannya dan yang seperti ini mereka anggap tak dipunyai oleh para guru di sekolahnya.

Tetapi bila sekolah juga ikut-ikutan menerapkan kegiatan seperti yang biasa dilakukan oleh bimbel tersebut, hendaknya perlu dipertimbangkan benar-benar oleh pihak sekolah, untuk tidak terjebak pada pemasangan tarip seharga beaya mengikuti bimbel di luar sekolah.

Jika gambaran kondisi sekolah yang demikian itu ternyata memang ada, agaknya tak patut langsung divonis salah. Karena setiap pemerintah memasang passing grade seberapapun besarnya, bagi para guru kelas terakhir tak pernah muncul perasaan gentar, bahkan senantiasa tertantang untuk melampauinya.

Hanya saja cara-cara yang ditempuhnya memang beragam, dengan mengkomersialkan pendidikannya atau menjunjung tinggi kejujuran maupun tidak. Barangkali saat sekarang yang terpikirkan hanyalah bagaimana agar tujuan sekolah tercapai, yaitu sekolah tidak akan dipermalukan dengan banyaknya siswa yang tidak lulus sekaligus dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Ini memang kita sadari sebagai pembelajaran yang kurang pada tempatnya bagi dunia pendidikan. Sehingga merelakan sebegitu besar ongkos kemerosotan moral yang harus diberikan bagi memenangkan pertandingan melawan UN.

Tidak adakah keberanian menghadapi UN yang lebih mencerminkan keluhuran moral dalam mengatasi permasalahannya, sehingga berdampak positip bagi dunia pendidikan?

Jawabannya terpulang kepada isi jawaban semua pihak atas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kepada siswa, siapkah mental mereka apabila tidak lulus? Kepada para orang tua siswa, akan relakah mereka melihat kegagalan anaknya?

Kepada pihak sekolah, siapkah sekolah menanggung resiko tak mendapat murid baru, karena para calon murid baru takut mendaftar dengan mengetahui banyaknya siswa yang tak lulus? Kepada masyarakat, sejauh manakah mereka dapat melakukan penilaian terhadap integritas suatu sekolah?

Manakah yang bakal menjadi pilihan mereka, sekolah yang menghalalkan segala cara dan menghasilkan banyak lulusan atau sekolah yang berupaya dengan integritas tinggi tetapi berakibat fatal dengan banyaknya siswa yang tak lulus?

Agaknya masih akan lama terwujudnya paradigma baru, dimana kesiapan mental para siswa untuk tidak lulus dan kerelaan para orang tua terhadap kegagalan anaknya serta ketegaran sekolah yang gagal meluluskan siswanya seratus persen, dapat menjadi faktor yang mudah dikesampingkan dalam memperbaiki dunia pendidikan.

*)Eddy Soejanto, pemerhati pendidikan.

4 Komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, CPNS, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, Kota Reyog, motivasi, opini, PAIKEM, pembelajaran, PENDIDIKAN, ponorogo, produk hukum, ujian nasional, yayasan

100.000 Lebih Yang Terhormat Pengunjung Masedlolur di Ujung 2009

Hari ini, Selasa 29 Desember 2009, di penghujung tahun yang mulai ditandai dengan banyak hujan sungguh aku dbuat kaget dengan jumlah pengunjung blog sederhana tanpa iklan ini, ternyata sudah melewati 100.000 orang.

Terimakasih, handaiku. Terimakasih, semoga semuanya mendapatkan balasan yang selayaknya dari Yang Maha Kuasa, Amin.

Tinggalkan komentar

Filed under artikel, BERITA, bhp, calon guru, catatanku, GURU, guru dan calon guru, guru swasta, hari guru, INFO, informasi, inpassing, inpassing guru swasta, kebijakan pemerintah, kepala sekolah, kepala sekolah/madrasah, motivasi, opini, pedoman sertifikasi guru, pembelajaran, PENDIDIKAN, petunjuk teknis sertifikasi guru, ponorogo, produk hukum, SERTIFIKASI, ujian nasional, um malang, yayasan